KETIKA BEBAN YANG MEMANGGUL SENDIRIAN: PENGALAMAN DI OTONOMI DI KABUPATEN DAN KOTA

(When the Burden is Shouldered at Regencies and Municipalities)

Oleh Adi Abidin

Terjemahan:  Gede Sandiasa

Pada periode 2001-03, langkah independen banyak diambil di kabupaten dan kota untuk memberlakukan  desentralisasi, termasuk munculnya inisiatif pemerintah kabupaten atau kota, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan berbagai komunitas. Tiga kutipan dicatat dalam kotak berikut adalah contoh kecil untuk memberikan gambaran dari inisiatif pemerintah tersebut. Mereka berasal dari Penilai Indonesia Desentralisi Cepat “the Indonesia “Rapid Decentralization Appraisal” (IRDA) yang telah dilakukan setiap enam bulan, untuk memantau desentralisasi. Sampai dengan IRDA Ketiga, kegiatan pemantauan dilakukan di tiga puluh satu kabupaten dan sembilan kota di dua puluh tujuh propinsi.

Pertanyaan yang membentuk fokus perhatian untuk penelitian IRDA di setiap putaran penyelidikan adalah:  Bagaimana kabupaten dan kota menjalankan pemerintahan dalam pengaturan desentralisasi dan mengelola sumber daya yang mereka miliki? Namun, ada banyak perdebatan mengenai desentralisasi, sehingga perhatian yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan saat tertentu, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan perdebatan tentang kebijakan tertentu yang harus dirumuskan secepat mungkin sehingga mendesak tindakan dapat diambil. Instrumen ini membawa pertarungan keseimbangan dalam penyediaan informasi yang berguna untuk menjelaskan perdebatan tentang kebijakan dan memberikan informasi tersebut dengan cara tepat waktu. Memfokuskan perhatian pada jumlah terbatas, namun informasi relevan lebih efektif daripada mengumpulkan sejumlah besar informasi yang akan memiliki berbulan-bulan yang dibutuhkan atau bahkan bertahun-tahun untuk diproses.

Dari tiga penilaian yang dilakukan dari awal 2002 sampai dengan 2003, sebuah gambaran yang cukup lengkap dapat dibentuk dari bagaimana proses desentralisasi di Indonesia sedang berjalan di kabupaten dan kota. Untuk bab ini, informasi diperoleh dari tiga putaran yang telah disusun dengan memperhatikan lembaga atau kelompok di kabupaten dan kota yang memiliki pengaruh terhadap pemerintah di tingkat ini, dan juga mencatat langkah-langkah bahwa lembaga-lembaga dan kelompok telah diambil dalam menanggapi dan melaksanakan desentralisasi di Indonesia.

Bab ini dimulai dengan catatan pada ini "penilaian cepat" itu sendiri dan persepsi para pemangku kepentingan di daerah tentang otonomi daerah. Hal ini kemudian akan diikuti dengan penjelasan dari pemerintah kabupaten dan kota sendiri dalam kinerja administrasi, manajemen kelembagaan dan kepegawaian, serta hubungan mereka dengan pemerintah lain dari tingkat yang sama dan dengan yang di atas mereka. Setelah itu akan menjadi gambaran dari manajemen fiskal dan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota. Ini akan dilanjutkan dengan sketsa Perwakilan Wilayah I (DPRD) kabupaten dan kota, diikuti akhirnya dengan potret singkat tentang "masyarakat sipil" dan masyarakat.

Kotak l.l: Dari Laporan IRDA Pertama, April 2002

Sebuah Peraturan Daerah Propinsi tentang kualitas pelayanan kepada publik disahkan di kota Pontianak pada bulan April 2001. Berdasarkan pertimbangan potensi daerah, kebutuhan masyarakat dan efisiensi kerja, pemerintah daerah diadopsi sebagai standar 5,6 jam (dari kerja 8 jam per hari) panjang minimum dari waktu yang harus disediakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Waktu yang tersisa untuk digunakan untuk urusan administrasi. Unit Pemerintah yang gagal memenuhi standar ini akan dievaluasi dan akan diberikan peringatan, dengan kemungkinan yang digabung dengan unit lain.

Kotak 1.2: dari Laporan IRDA Kedua, November 2002

Kabupaten Malang berusaha untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001 untuk Standar Kualitas Pelayanan. Kantor sekretariat daerah adalah yang pertama untuk diuji untuk menerapkan standar kualitas layanan (...). Hasil penilaian ini akan dibuat dasar untuk menyusun rencana pelatihan dan implementasi dalam konteks memenuhi standar ini.

Kotak 1.3: Dari Laporan IRDA ketiga,

Keputusan Bupati Solok No 256-BUP 2001 tentang Mekanisme Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (Mekanisme Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan, MP3) memberikan jaminan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, supervisi dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Monitoring dan evaluasi akan menggunakan metode partisipatif yang mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bagi masyarakat setempat.

CATATAN PADA PENILAIAN CEPAT

Untuk mengamati desentralisasi di Indonesia, IRDA menggunakan metode evaluasi. IRDA merupakan bagian dari sistem evaluasi lainnya, seperti Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan analisis sekunder kualitatif dan kuantitatif informasi. Untuk mendapatkan ide yang lengkap dari sudut pandang pengumpulan data komunitas regional di bidang penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian yang memiliki pemahaman yang baik tentang daerah tersebut.
Kabupaten dan kota digunakan sebagai unit analisis dalam korespondensi kepada kerangka kebijakan desentralisasi. Penggunaan berbagai teknik dan metode memungkinkan pelibatan tiga tingkat pemerintahan serta validasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Proses perumusan analisis dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi dalam kerangka IRDA adalah yang bersifat partisipatif. Oleh karena itu, dengan memaksimalkan penggunaan metode partisipatif, proses IRDA itu sendiri dapat membantu menciptakan mekanisme dialog antara aktor utama di tingkat nasional dan regional.

IRDA hanya mewakili satu sumber data mengenai proses desentralisasi. Ini melengkapi studi sumber-sumber data yang dapat digunakan oleh semua tingkat pemerintahan dan aktor dalam otonomi daerah. Dengan IRDA, umpan balik pada isu-isu prioritas dapat diperoleh segera. Studi ini mendokumentasikan banyak hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah - tingkat perubahan yang terjadi, jenis dan tingkat perubahan, dan strategi serta pendekatan yang harus diubah. Serta menyediakan data kuantitatif, IRDA juga mencatat berbagai pengalaman yang tidak dicatat oleh informasi statistik. Oleh karena itu dapat memberikan wawasan lebih dalam proses desentralisasi. Hal ini sangat penting bagi Indonesia mengingat luasnya dan sifat kompleks serta bervariasi dari operasi desentralisasi. Selain itu, IRDA bersifat fleksibel dalam arti bahwa perhatian dapat diarahkan ke arah target atau masalah yang menjadi lebih penting.

PERSEPSI STAKEHOLDERS OTONOMI DAERAH

Penduduk di daerah memiliki pemahaman umum tentang prinsip-prinsip terkait dengan konsep otonomi, tetapi interpretasi mereka akan konsep tersebut sangat bervariasi. Mari kita beralih ke interpretasi otonomi di tingkat desa (desa / kelurahan). Otonomi daerah mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam pembangunan desa. Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Badan Perwakilan Desa, BPD), misalnya, dan pemilihan demokratis dari seorang ketua dan anggota BPD menunjukkan bahwa partisipasi penduduk berkembang. Dalam banyak pandangan, otonomi daerah juga memerlukan pelimpahan wewenang dari pemerintah propinsi dengan desa. Desa demikian menjadi unit administratif otonom dan memiliki wewenang untuk menjalankan daerah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengelola desa. Beberapa orang bahkan menganggap otonomi daerah sebagai sinonim dengan otonomi desa. Masyarakat belum memiliki pemahaman tentang konsep otonomi daerah sebagaimana diatur oleh UU No 22/1999, dan bagaimana itu akan bekerja dalam praktek di lapangan. Oleh karena itu perlu untuk membuat peraturan daerah dalam memperjelas kekuasaan yang dimiliki desa. Otonomi daerah sebenarnya juga berarti menggeser "beban pembangunan" kepada masyarakat terbukti dengan jumlah meningkatnya pajak daerah dan retribusi.

Adapun pemahaman otonomi di tingkat kabupaten dan kota, dapat dicatat bahwa otonomi daerah dipahami sebagai pengalihan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah telah mendorong reposisi lembaga Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam arti bahwa ia sekarang memiliki tingkat kewenangan yang lebih besar dalam proses kontrol. Selanjutnya, diharapkan bahwa hubungan yang lebih seimbang antara legislatif dan eksekutif pemerintah akan dibuat. Selain itu, otonomi daerah akan meliputi peningkatan tingkat kesejahteraan sosial melalui penyediaan layanan yang lebih baik oleh pemerintah. Dalam hubungan ini, otonomi daerah akan memerlukan bahwa pejabat pemerintah di wilayah tersebut akan terdiri dari tenaga profesional dengan kompetensi yang cukup untuk bertindak. Otonomi daerah juga berarti sebuah pemberdayaan masyarakat, yang melibatkan upaya untuk membawa pemerintah lebih dekat kepada masyarakat. Untuk alasan ini, otonomi daerah akan mengarahkan pemerintah daerah (khususnya sisi eksekutif) untuk menjadi fasilitator bagi warga negara dan masyarakat sipil. Untuk memenuhi harapan tersebut, namun, perlu ada penyesuaian dalam fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Selama putaran pertama pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat dianggap ragu-ragu memberikan otonomi kepada daerah. Ini dianggap sebagai mendelegasikan kekuasaan untuk keuntungan sendiri, yaitu mengurangi beban tanggung jawab sendiri. Otonomi daerah pada kenyataannya ternyata menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah, karena hanya memiliki kekuatan fiskal yang terbatas.

Adapun pemahaman otonomi di tingkat provinsi, pemerintah provinsi itu dihargai sebagai koordinator dalam menangani masalah antar daerah (kabupaten atau kota), seperti pengembangan kawasan atau penyelesaian sengketa. Namun, masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan peran ini, sehingga provinsi tersebut merasa otonomi yang seharusnya ditempatkan di tingkat provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota akan mewakili bagian dari pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi pada gilirannya akan menjadi bagian dari pemerintah pusat. Dalam pemahaman ini, otonomi daerah berarti hak untuk meregulasi diri dalam kemampuan dan keterampilan daerah. Otonomi daerah memang mendorong partisipasi orang biasa. Ini memberi kebebasan dan hak yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerah, pembangunan daerah, pengembangan kemitraan, dan mengelola dan merancang ruang terbuka. Meskipun demikian, otonomi daerah dianggap sebagai tambahan "tanggung jawab" dan kekuasaan yang memiliki konsekuensi dalam hal daerah membiayai staf dan peralatan/ penawaran (Pembiayaan, Pegawai Dan Peralatan pengangkutan/Persediaan Daerah, P4D).

INISIATIF PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

DALAM HAL KINERJA PEMERINTAH

 Desentralisasi menghasilkan peningkatan interaksi dan hubungan yang lebih erat antara masyarakat dan pemerintah daerah. Di sisi lain, ini juga berarti kenaikan permintaan oleh masyarakat berkaitan dengan perbaikan dalam kualitas pelayanan pemerintah. Karena masyarakat sekarang merupakan aktor kebijakan yang tidak dapat diabaikan, dapat membuat evaluasi langsung dari pelayanan publik yang disediakan. Proses ini kemudian membuka peluang bagi publik untuk memberikan umpan balik mengenai kinerja birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan tersebut.

Kuantitas dan kualitas pelayanan publik masih tidak merata di semua daerah atau sektor. Secara umum, pemerintah daerah berhasil mempertahankan tingkat pelayanan yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah pusat. Setelah pengenalan otonomi daerah, pemerintah daerah membentuk sistem pelayanan publik dalam birokrasi mereka yang diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan diarahkan untuk rasionalisasi tata kerja, jam kerja dan transparansi yang lebih besar, seperti dalam kasus pemberian izin. Layanan di daerah ini telah menjadi lebih mudah dan lebih efisien, dan telah dilakukan di bawah satu atap Informasi mengenai layanan publik kini tersedia dan dapat diakses oleh publik. Sebagai contoh, informasi lebih jelas dapat diperoleh mengenai tarif dan jadwal layanan pemerintah, seperti dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mendapatkan izin usaha. Ini adalah langkah signifikan ke arah meningkatkan tingkat transparansi di pihak penyedia pelayanan publik.

Proses perumusan kebijakan atau program ditampilkan pola yang tidak berbeda jauh dari pola lama yang didominasi oleh pendekatan top-down. Pola top-down untuk bagian ini tidak lepas dari kebijakan di tingkat nasional (deparrments teknis pusat), peran bupati atau walikota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan organisasi pejabat setempat. Di sisi lain, pola bottom-up (seperti yang ditemukan di Dewan Pengembangan Desa, Musbangdes / Kelurahan, yang UDKP sampai dengan Rakorbang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah, Bappeda) akan lebih mudah menerima masukan dan relatif kurang penting dalam perumusan kebijakan.

Pola top-down menunjukkan diindikasi sebagai jajaran birokrasi, baik di daerah maupun pusat, yang dominan dalam dinamika proses penyusunan pemerintahan. Di wilayah itu, peran ini dimainkan oleh bupati atau walikota (fungsionaris daerah) dan DPRD. Pemerintah pusat juga memainkan peran dalam perumusan program, seperti yang terlihat, khususnya di bidang pendidikan, pertanian dan kesehatan, sedangkan untuk bidang lain lebih mempertimbangkan  masukan dari stakeholder atas dasar kondisi dan kebutuhan lokal.

Kecenderungan pendekatan top-down masih digunakan oleh pemerintah daerah dapat dikaitkan dengan beberapa alasan:

1.    Lebih efisien penggunaan waktu dalam merumuskan kebijakan;

2.    Korespondensi antara kebijakan daerah dan dokumen formal (Poldas (Kebijakan Regional), Renstra (Rencana Strategis) dan Repetada (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah);

3.    Persepsi dan sikap di pihak pemerintah daerah bahwa akan lebih baik informasi mengenai kebutuhan wilayahnya.

INISIATIF  PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

DALAM RANGKA PENGELOLAAN KELEMBAGAAN

 Reorganisasi ini memberikan kekuatan baru kepada kabupaten atau pemerintah kota, yang dalam banyak kasus menyebabkan penyederhanaan unit kerja. Hal ini diikuti dalam bentuk menggabungkan lembaga regional dan memperjelas peran sejumlah lembaga pemerintah. Perubahan-perubahan dalam struktur organisasi pemerintah menunjukkan upaya untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan baru, dan untuk menunjukkan bahwa ada pemahaman yang berkembang dari prinsip "miskin struktur, kaya fungsi" dalam administrasi pemerintah. Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari tumpang tindih dalam fungsi-fungsi dari berbagai instansi pemerintah. Secara umum, upaya untuk mengelola organisasi pemerintah di wilayah tersebut meningkatkan kesadaran perbedaan antara tugas dan fungsi, tidak hanya di jajaran birokrasi daerah tetapi terutama di kalangan masyarakat dan DPRD. Pada saat yang sama, DPRD itu sendiri memiliki peran besar untuk bermain dalam organisasi pemerintah melalui fungsi legislatif.

Di beberapa daerah, pemerintah kabupaten atau kota menjalin kerja sama antara unit administrasi atau bantuan teknis yang diperoleh dari unit lain dalam pemerintahan, atau dari instansi pemerintah lainnya, organisasi non pemerintah atau lembaga internasional dalam melaksanakan kebijakan dan program prioritas. Namun, meskipun prestasi ini, masih ada kecenderungan pejabat daerah untuk bekerja hanya dalam batas-batas sektor mereka sendiri.

Setelah dari delegasi fungsi dan pengalihan sejumlah besar karyawan dari pemerintah pusat, jumlah layanan di daerah pada umumnya malah menurun karena penggabungan dari beberapa unit, meskipun jumlah badan yang baru dan kantor meningkat juga . Alasan untuk membentuk badan yang baru dan kantor adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan juga untuk memperkuat koordinasi antar lembaga. Masa transisi ini sedang mendorong pemerintah daerah untuk merasionalisasi struktur, sehingga unit yang terbentuk mencerminkan metode melaksanakan fungsinya dalam pengaturan keseluruhan dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, di beberapa daerah disebabkan restrukturisasi tumpang tindih sebagai akibat dari kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan fungsi, sejauh bahwa sejumlah kabupaten atau kota administrasi ditinjau dan dievaluasi kinerja struktur baru mereka. Beberapa evaluasi tersebut menunjukkan bahwa struktur yang ada yang membutuhkan perbaikan, dan beberapa daerah sedang, sudah merencanakan perbaikan tersebut

Dalam struktur pemerintahan kabupaten dan kota, entah posisi struktural atau fungsional. Jabatan struktural atau manajemen didasarkan pada sistem hirarki dengan peringkat model ketat, di mana setiap posisi juga dilihat kualifikasi staf tertentu. Jabatan struktural di kabupaten dan kota, yaitu, pada tingkat II (direktur), bervariasi dalam jumlah dari 10 (di Kebumen) sampai 36 (di Kutai Kertanegara), dengan rata-rata 23 posisi pada tingkat dalam satu kabupaten atau kota. Pada tingkat III (kepala sub-direktorat), kisaran adalah dari 199 di Kutai Kertanegara ke 32 di Ogan Komering Ilir, dengan rata-rata 122 posisi. Dan pada level IV kisaran itu dari 1.917 di kota Semarang, dan 1.389 di Kutai Kertanegara, turun ke 244 di Kebumen, dengan rata-rata 606 posisi. Untuk kabupaten dan kota dengan sejumlah besar karyawan, lebih mudah untuk mengisi posisi dengan staf dengan kualifikasi tinggi, dan ada juga yang merasa lebih besar dari persaingan antara staf. Di sisi lain, di kabupaten atau kota dengan sejumlah kecil staf, itu lebih sulit untuk menemukan orang yang cukup memenuhi syarat untuk mengisi posisi, dalam orang tertentu yang memiliki peringkat cukup tinggi, terutama untuk posisi di tingkat II dan III. Pemerintah kabupaten dan kota berupaya untuk meningkatkan kualifikasi resmi staf mereka dengan mengadakan berbagai macam pelatihan untuk tujuan memenuhi persyaratan resmi, seperti kursus administrasi dan manajemen pemerintahan. Untuk staf, insentif untuk meningkatkan kualifikasi resmi mereka semua menjadi lebih besar dengan peluang meningkat di kabupaten dan kota untuk menduduki posisi yang bersangkutan.

Pemerintah kabupaten dan kota dilakukan penilaian administrasi kinerja fungsionaris mereka, dengan menggunakan misalnya, instrumen yang disebut LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ahuntabilitas, yaitu, Instansi Pemerintah Laporan Pertanggungjawaban Kinerja). Beberapa daerah juga menggunakan instrumen lain untuk mengukur tingkat pencapaian dalam program mereka.

INISIATIF PEMERINTAH KABUPATEN DAN

KOTA DALAM KAITAN PERSONIL

 Untuk anggota staf yang ditransfer dari pusat ke daerah, Prospek mereka dalam birokrasi lokal adalah hal utama, yang memprihatinkan. Kecemasan mengenai kesempatan untuk promosi disebabkan oleh sistem kepegawaian yang ada. Selanjutnya, pengalihan "block grant" membuat semuanya semakin sulit untuk mentransfer antara staf pemerintah daerah. Meski begitu, secara umum di mana ada pengurangan jumlah staf, dan beberapa pemerintah bahkan telah merekrut staf baru.

Pemerintah kabupaten dan kota merasa bahwa perlu untuk meng-upgrade kemampuan staf mereka, meskipun sumber daya mereka terbatas. Mereka tetap berkomitmen untuk menciptakan budaya melayani publik yang tidak birokratik melainkan berorientasi pada klien dan layanan per se. Sikap ini disebabkan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan tingkat kemampuan tenaga kerja mereka melalui berbagai pelatihan serta sebagai dukungan bagi mereka yang melanjutkan pendidikan ke tingkat pascasarjana. Program pendidikan dan pelatihan telah menjadi manfaat, tetapi program-program untuk meningkatkan tingkat keterampilan teknis masih lingkup terbatas.

Pemerintah kecamatan dilakukan evaluasi pada kebutuhan sebagian sumber daya manusia mereka sehubungan dengan kebijakan yang sedang diimplementasikan, khususnya, yang melibatkan pelayanan publik langsung, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan di mana sebagian besar dari mereka sumber daya manusia berada. Penilaian apakah jumlah petugas yang memadai itu tidak hanya didasarkan pada jumlah staf mereka miliki, ketersediaan mereka di lapangan, dan distribusi staf, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah mendefinisikan peran dan fungsi pemerintah manajemen, dan mereka satu penyedia pelayanan publik masing-masing. Selain itu, permintaan untuk sumber daya manusia juga sangat terkait erat dengan kualifikasi personil yang ada. Dalam beberapa kasus, jumlah staf yang memadai namun kualifikasi mereka kurang sesuai dengan kebutuhan.

ANTARA LAPISAN PEMERINTAHAN

Kepentingan bersama Pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat meningkatkan pendapatan daerah dan memecahkan masalah dan konflik yang timbul dalam pelaksanaan desentralisasi memotivasi mereka untuk bekerja sama, dan saling membantu. Pemerintah daerah sekarang memiliki sikap proaktif dalam membentuk asosiasi antara tetangga daerah dengan tujuan berbagi informasi dan langkah-langkah diambil untuk solusi dari masalah yang mereka hadapi bersama serta memberikan advokasi dalam rangka reformasi kebijakan.

Di antara kabupaten dan kota timbullah perasaan kemandirian terhadap pemerintah pusat, yang bersifat positif dan konstruktif. Ini merupakan tren yang tidak boleh salah ditafsirkan, seolah-olah desentralisasi telah memicu kecenderungan ke arah separatisme. Sebaliknya, wilayah otonomi ditafsirkan sebagai upaya untuk memperkuat dan mengencangkan ikatan antara pusat dan daerah. Para berjuang menuju kemerdekaan pada bagian dari daerah dalam mengelola kepentingan mereka sendiri telah mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan kondisi di daerah mereka, dan menganggap pusat sebagai fasilitator yang mendesak mereka untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Semakin banyak link vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkembang juga. Link ini diartikulasikan pembagian tugas antara tingkat pemerintah, dan itu merupakan faktor penting dalam mempromosikan aspirasi pemerintah daerah melakukan berbagai fungsi baru. Karena persepsi bahwa peran setiap tingkat pemerintahan tidak terlalu jelas, perdebatan telah timbul, apakah lingkup kebijakan yang ada memberikan klarifikasi yang cukup dari peran tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000 tentang kekuasaan pemerintah dan kekuasaan provinsi sebagai daerah otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20/2001 tentang pedoman dan pengawasan pemerintah daerah, baik ditugaskan untuk kementerian tugas memberikan pedoman melalui pemerintah provinsi, dengan meletakkan norma, standar, kriteria dan prosedur untuk tujuan mendukung pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut.

KOMPETENSI KABUPATEN DAN KOTA

DAN MANAJEMEN FISKAL

 Di bawah desentralisasi, pemerintah daerah sekarang memiliki tingkat kebebasan lebih besar dalam mengelola budget. Perencanaan pembangunan telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Frekuensi menggunakan intrumen perpajakan PAD (Penerimaan Asli Daerah, yaitu, Pendapatan Asli Regional) sebagai sumber langsung untuk pengembangan jelas meningkat. Sebuah sisi panjang dana yang mereka terima dari perusahaan milik negara yang beroperasi di daerah mereka, pemerintah daerah juga mengidentifikasi sejumlah peluang baru untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mengingat kebutuhan untuk fleksibilitas demi bekerja sama dengan sektor swasta mereka mulai mengundang investor untuk mengembangkan daerah mereka. Mereka juga telah merumuskan peraturan daerah baru di bidang perpajakan dan biaya dalam upaya untuk meningkatkan tingkat pendapatan mereka.

Pemerintah daerah sangat tergantung pada dana yang diberikan sebagai subsidi oleh pemerintah pusat. Menurut data pada pendapatan daerah dan anggaran belanja (APBD) dari 22 daerah diperiksa dalam IRDA Kedua, pada block grant rata (Dana Alokasi Umum, DAU) terhitung untuk sebagian besar anggaran. Di daerah-daerah yang miskin sumber daya alam, seperti kabupaten dari Kupang (Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Malang (Jawa Timur), proporsi hibah lebih dari 90 persen. Di daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Kota Dumai di Provinsi Riau, hibah blok terdiri kurang dari 50 persen dari anggaran, sedangkan hasil dari eksploitasi sumber daya seperti minyak dan gas yang disediakan cukup memberikan kontribusi besar untuk total pendapatan.
Pemerintah daerah memperlihatkan kecenderungan untuk meningkatkan jumlah sumber pajak dan retribusi untuk meningkatkan tingkat pendapatan. Pada tahun 2003 ini terdiri sekitar 7 persen dari penerimaan. Sebagian dari pajak dan retribusi dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. ketika pemerintah pusat (melalui Departemen Dalam Negeri) bisa meninjau peraturan daerah tentang pajak dan biaya, proporsi kemudian dihapuskan, seperti pungutan pada sarang walet (di Kabupaten Kebumen), pengangkutan minyak kelapa dan produk perkebunan (di Kabupaten Sanggau), dan pencatatan ternak dan antar pulau transportasi (di Kabupaten Sumbawa).

Proporsi terbesar dari APBD dialokasikan untuk pembayaran gaji dan upah, mencapai sekitar 57 persen dari total anggaran. Bagian terbesar berikutnya dialokasikan untuk "pembangunan". Banyak kabupaten atau kota dialokasikan sebagian besar dari anggaran pembangunan mereka untuk pekerjaan umum, sementara beberapa memberikan porsi besar untuk bidang kesehatan. Lainnya dialokasikan jumlah yang lebih besar untuk bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih memberikan prioritas untuk mengembangkan infrastruktur wilayah mereka, fasilitas transportasi tertentu bersama utilitas lain sisi untuk daerah irigasi dan perumahan.

Kabupaten dan kota juga membiayai pembangunan dari sumber-sumber dana lain. Dana tersebut dialokasikan pertama-tama untuk kesehatan, diikuti dengan pekerjaan umum.

DEWAN PPERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Para anggota DPRD berusaha memperlengkapi diri dengan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi yang diharapkan dari mereka. Pada saat observasi, hampir semua anggota DPRD adalah pendatang baru. Bahkan anggota lama memiliki sedikit pemahaman tentang tugas baru, fungsi dan tanggung jawab dewan. Meski begitu, meskipun ada dana terbatas, anggota dewan itu sendiri mengambil inisiatif untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan yang diberikan oleh perguruan tinggi atau LSM. Pelatihan seperti diarahkan terutama untuk legal drafting, menyusun anggaran, menggunakan komputer dan internet, kursus orientasi tentang otonomi daerah, dan pendidikan politik.

Melakukan upaya DPRD, untuk mengumpulkan input tentang aspirasi manusia biasa. Mekanisme untuk melakukan hal ini termasuk memegang  pertemuan formal dan informal di desa dan kecamatan (kecamatan), melakukan dengar pendapat publik, menerima kunjungan dari masyarakat di DPRD, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari media massa lokal atau media lainnya.

Menyadari tingkat kepentingan publik dalam pertanggungjawaban / laporan (Laporan pertanggungjawaban, LPJ) kepala daerah, sejumlah anggota DPRD mulai melakukan dengar pendapat dan kunjungan lapangan untuk memverifikasi isi dari laporan. Ini menunjukkan sikap responsif terhadap pandangan kritis dalam komunitas yang berfokus pada prosedur dan menduga dan kinerja DPRD.
DPRD lambat dalam mengambil inisiatif dalam menyusun Peraturan Daerah. Hampir semua Peraturan Daerah Draf itu maka diprakarsai oleh eksekutif, kecuali dalam hal kebijakan internal atau alokasi anggaran tahunan untuk DPRD. Namun demikian, di beberapa daerah, DPRD tidak mengambil sikap positif dalam menyusun Peraturan Daerah. Sebagai contoh, di Kabupaten Kebumen, DPHD mengambil inisiatif dalam penyusunan peraturan untuk mengontrol penjualan minuman keras, dan di Sumba Timur, DPRD sedang bersiap-siap untuk mengeluarkan peraturan tentang kode etik untuk anggota.

Ada perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan anggota DPRD pada pertanyaan lingkup dan intensitas pengawasan oleh DPRD. Pemerintah daerah berpendapat bahwa pengawasan DPRD seharusnya hanya tertentu untuk bidang kebijakan dan harus juga mencakup hal-hal teknis, sedangkan DPRD menilai fungsi pengawasan untuk mencakup juga implementasi teknis kebijakan.
Ada dukungan sangat sedikit dari staf profesional dalam proses pelaksanaan fungsi DPRD untuk membuat Perda, menyiapkan anggaran, atau fungsi pengawasan. Meskipun benar bahwa dana yang tersedia untuk tujuan pengembangan kemampuan profesional di antara staff yang langka, DPRD tetap berusaha untuk mendapatkan ahli untuk membantu dalam merumuskan kebijakan.

MASYARAKAT SIPIL DAN MASYARAKAT

Pelaksanaan otonomi daerah / mendorong tumbuh kesadaran di antara anggota masyarakat bahwa mereka harus berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Komunitas ini menjadi lebih aktif dalam menuntut kinerja yang lebih baik dari pemerintah daerah serta akuntabilitas dan transparansi di tingkat lokal. Kerangka desentralisasi dipandang sebagai kesempatan lebih luas bagi masyarakat sipil dalam proses penentuan kebijakan.

Otonomi daerah juga mendorong partisipasi dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Keuangan daerah pada khususnya menjadi perhatian publik fokus. Masyarakat lokal sekarang menuntut penyelenggaraan konsultasi publik dalam konteks perumusan RAPBN Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, RAPBD). Di beberapa daerah, pemerintah kabupaten memberikan kesempatan bagi debat publik tentang alokasi dana daerah. Mereka juga mengundang organisasi yang mewakili masyarakat sipil untuk membantu dalam menyusun anggaran. Media massa juga memainkan peran penting dalam melaporkan bagaimana dana dari anggaran yang digunakan, untuk kepentingan transparansi yang lebih besar.

Saluran informal seperti pembicaraan langsung, dengar pendapat publik, pengaduan tertulis dan pendekatan melalui media massa masih menjadi pilihan utama bagi warga dalam menyuarakan aspirasi mereka dan pada saat yang sama menyampaikan reaksi mereka pada kebijakan atau Program-program pemerintah daerah.

Menanggapi peningkatan permintaan dari masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas ada apresiasi meningkat di jajaran pemerintah daerah, akan pentingnya partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah dengan demikian menciptakan media perantara demi keterlibatan masyarakat seperti mengadakan dengar pendapat publik sebelum dan setelah peraturan diterbitkan. Ini adalah, bagaimanapun, masih dalam tahap awal implementasi.

Keterlibatan besar komunitas di sejumlah daerah membentuk indikasi yang jelas bahwa pemerintah daerah dihargai dan memfasilitasi partisipasi publik dalam pemerintahan. Pada setiap tingkat pemerintahan, dari desa ke provinsi, jumlah platform rakyat telah meningkat secara signifikan, dan mereka telah menjadi saluran bagi publik untuk menyuarakan pendapat dan kritik, untuk menyelesaikan sengketa, memantau aktivitas pemerintah daerah dan untuk menuntut layanan yang lebih baik. FM2S (lihat di bawah), forum kota Majalaya, "Bandung dan Semarang, adalah beberapa contoh signifikan mewakili.

Dengan peningkatan keikutsertaan masyarakat sipil dalam berbagai sektor, pemerintah daerah mulai melibatkan masyarakat dalam kegiatan tertentu seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan, meskipun di berbagai tahap. Di beberapa daerah, partisipasi hanya terdiri dari informasi publik setelah DPRD telah mengambil keputusan tentang kebijakan tertentu atau proyek. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sipil hanya sebatas melakukan protes atau demonstrasi jika publik tidak setuju dengan keputusan pemerintah daerah yang telah dibuat. Dalam kasus lain, masyarakat sipil mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Di Kabupaten Bandung, sebuah forum komunitas independen dari berbagai kelompok, yang disebut " Komunitas Forum Sejahtera Majalaya " (Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera, FM2S) mengawasi dan memeriksa pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang pemerintah kabupaten telah laksanakan. Forum ini juga memberikan saluran bagi dialog antara pemerintah daerah, dan masyarakat pada pertanyaan yang muncul beragam.

Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam perumusan kebijakan masih lemah dan juga tidak dilembagakan. Namun, di Jember ada pada saat sama  stakeholder wanita yang bekerja dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dalam menyusun rencana pemerintah untuk melindungi buruh migran perempuan.

·      Keterlibatan masyarakat ini didukung dengan dasar hukum formal melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah di tempat-tempat, seperti:
Pemantauan Partisipatif Evaluasi (PME) melalui Keputusan Bupati (SK Bupati) No 384/BUP / 2OOl, dan Mehanisme Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (MP3) (Perencanaan dan Pengembangan Mekanisme Pengawasan) melalui keputusan Bupati No 256/BUP / 2001 (Solok).

·      Menggunakan Sistem Dukungan (SISDUK) (Support System) melalui Peraturan No 1/2002, serta Surat Edaran Bupati (Edaran Bupati) No 415.4/543/Bappeda / 2001 tentang keterlibatan ketiga partai atau kelompok masyarakat (Takalar).

·      Pola Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat (Pola untuk Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat) melalui Peraturan No l8/2000 (Kupang).

·      Medis Komite Rumah Sakit Umum Daerah yang melibatkan berbagai komponen seperti Koalisi Kesehatan, seperti EDI, IBI, LSM dan masyarakat melalui Keputusan Bupati 68 (Sidoarjo).

KESIMPULAN

Catatan penting untuk laporan di atas adalah bahwa perkembangan dilaporkan terjadi dalam konteks semua kemungkinan yang disediakan oleh kerangka desentralisasi, dan segala keterbatasan kelembagaan dan personil yang diterapkan pada lembaga, kelompok dan individu di kabupaten dan kota.
Dengan latar belakang ini adalah dua hal penting dalam penguatan otonomi daerah di Indonesia, yaitu (1) fleksibilitas dalam administrasi di berbagai tingkatan, dan (2) keseimbangan antara aktor kebijakan publik dalam rangka memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat dan masyarakat di kabupaten dan kota. Kedua target sangat penting untuk masa depan, sehingga pemerintah kabupaten tidak sendirian dalam memikul wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan kegiatan masyarakat di daerah.

Sebuah bagian dari harapan dan tuntutan untuk menjadi daerah otonom benar-benar, pemerintah kabupaten dihadapkan dengan banyak kewajiban untuk memberikan pelayanan publik langsung, seperti pendidikan dasar dan menengah dan pelayanan kesehatan primer. Ada bagaimanapun, masih banyak keterbatasan, internal dan struktural, hasil dari kebijakan yang belum memberikan kebebasan yang cukup untuk tindakan  daerah yang memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai daerah otonom dalam arti sebenarnya. Selain itu, penguatan akuntabilitas administrasi untuk daerah masih mencukupi. Dalam upaya untuk memeriksa lebih lanjut keterbatasan ini, penelitian lebih perlu dilakukan pada bagaimana kabupaten dan kota administrasi dioperasikan, dengan melihat proses yang ada perumusan kebijakan, kapasitas sumber daya dan akuntabilitas. Dari pengamatan proses perumusan, jelas bahwa model warisan dari era Orde Baru masih banyak digunakan, sehingga pemutusan kebijakan masih didominasi oleh elit dan birokrasi lokal. Tentu saja, modifikasi yang dilakukan untuk mengakomodasi keterlibatan publik, dan masih ada ruang untuk inovasi, tetapi situasi sangat rentan untuk berubah. Keadaan ini adalah hasil dari tidak adanya peraturan yang bisa memaksa pelaku dalam proses kebijakan publik regional untuk melibatkan stakeholder pada skala yang lebih luas.

Keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi dalam kebijakan regional melalui proses meninjau peraturan daerah masih terbatas, khususnya karena tidak ada kepastian mengenai waktu umpan balik bahwa daerah akan mendapatkan. Untuk mengatasi hal ini, harus ada penataan kelembagaan lebih pasti pada pemerintah pusat secara khusus untuk melaksanakan fungsi ini penting dengan kerangka waktu yang jelas dan proses yang transparan.

Sumber daya administratif kabupaten masih terbatas, dan bahkan di mana hal ini tidak terjadi, kabupaten masih tidak memiliki fleksibilitas untuk mendapatkan sumber daya terbaik, terutama dalam penyediaan staf berkualitas. Sistem organisasi, dengan hirarki yang ketat dan paket remunerasi nya yang baik yang terbatas dan kurang transparansi, merupakan disinsentif bagi individu potensi - baik di dalam dan di luar pemerintahan untuk bekerja di pelayanan publik. Langkah pertama untuk mengatasi situasi ini adalah untuk membuat sistem peringkat yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia dari satu daerah ke daerah lain.

Pemerintah kabupaten masih mengabdikan sebagian besar anggaran mereka sendiri untuk pembangunan infrastruktur, sementara sumber untuk banyak keuangan untuk pembangunan masih berasal dari pemerintah pusat, provinsi, atau donor internasional, khususnya untuk infrastruktur kesehatan dan jasa.
Mendapatkan perhitungan lengkap dari kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan fungsi mereka pada pelayanan publik langsung yang terhambat oleh sistem yang tidak menggunakan sistem pendapatan daerah dan estimasi pengeluaran.

Pada saat menulis bab ini, terdapat kendala untuk fungsi pengawasan DPRD. Kendala adalah karena kurangnya indikator yang dapat diandalkan dan standar untuk pengawasan konflik kepentingan, dan rendahnya kapasitas DPRD itu sendiri, karena dewan belum memiliki sumber daya kelembagaan yang memadai kemungkinan penelitian atau penyediaan informasi.

Keterbatasan tersebut dalam operasionalisasi otonomi daerah terjadi secara luas di kabupaten dan kota, di seluruh Indonesia, sehingga kebijakan yang lebih luas membuat peluang dan akuntabilitas kepada rakyat memang elemen material menekan kebutuhan nasional.

Daftar Pustaka

Holtzappel, Coen J G & Martin Ramstedt, edt., 2009.  Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia. IIAS & LSEAS, Netherland