Jumat, 08 Maret 2013

HANTU NEOLIBERALIME.



Kritisi terhadap Tulisan William Robinson, et.all, 2003.
HANTU NEOLIBERALIME.

Oleh Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si


KEGAGALAN NEOLIBERAL DALAM DOMINASI
LEMBAGA TRANSNASIONAL

Dunia global merambah seluruh bangsa dan Negara-negara di dunia dengan sistem perdagangan internasional. Dunia dikuasai oleh sekelompok elit internasional termasuk lembaga transnasional IMF dan bank internasional. IMF cenderung memaksakan kebijakan stabilisasi struktural (structural adjustment) yang mendorong Negara-negara di kawasan tersebut untuk melakukan liberalisasi ekonomi dan pemotongan belanja Negara secara subtansial. Strategi ini dikecamkan oleh para pakar dan pembuat keputusan di Amerika Latin karena dianggap terlalu condong kepada liberalism dan riskan terhadap gejolak sosial, akibat tingginya pengangguran dan rendahnya pendapatan  (Hadiwinata, 2002: 84).
Hal ini nampak jelas pada tulisan William Robinson, et all (2003), bahwa model neoliberal diikuti dengan penyesuaian struktural, liberalisasi perdagangan dan keuangan; deregulasi mengambil peran Negara dan Negara menjadi pelayan kapital “negara memenuhi semua kebutuhan dan preferensi dari surplus dan defisit di negara mereka” (Chapra, 2009: 224); privatisasi perusahaan-perusahaan dari kepemilikan publik kepada swasta. Menurut Murdock, privatisasi merupakan gerakan multidimensi dengan empat komponen: liberalisai, denasionalisasi, komersialisasi sektor publik, dan deregulasi. Liberalisasi adalah gerakan atau kebijakan untuk menerapkan kaidah-kaidah pasar yang didasarkan pada permintaan dan penawaran, maksimalisasi produksi dan konsumsi, serta yang terbuka dalam ekonomi suatu negara (Sudibyo, 2004: 10). Dalam posisi  terstrukturisasi negara-negara yang mengikuti neoliberal, justru nampak meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan. Dunia dikuasasi oleh poliarki dengan dalih demokrasi seperti pengalaman di Guetamala.
Selanjutnya “anak-anak ajaib Chicago” adalah istilah sekelompok orang lulusan Chicago yang berhasil merubah tatatan ekonomi di Cile. Mereka mensponsori untuk merampingkan struktur pemerintahan atau melakukan desentralisasi di Cile, juga meliputi program privatisasi penanganan sosial dan kesejahteraan, deregulasi dan liberalisasi perdagangan, menghidupkan organisasi buruh, memperbaiki hukum dan perundang-undangan; serta pengurangan secara drastis pengeluaran, keuangan  dan pembelanjaan pemerintah. Lalu bagaimana dengan Meksiko dibawah tekanan IMF dan Bank Dunia menghasilkan penghancuran terus menerus dasar ekonomi dan sosial Meksiko. Pengetatan kredit, penekanan upah dan pemotongan anggaran sosial, mengakibatkan kapasitas produksi dalam negeri semakin rendah memperparah ekonomi mayoritas rakyat, meningkatkan ketergantungan kepada modal asing, impor dan pasar serta hancurnya para produsen kecil.
Merobek robek susunan ekonomi dan sosial pengalaman Nikaragua, judul ini mengisyaratkan suatu fase kegagalan ekonomi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan negara mengurus kepentingan bangsa Nikaragua. Tidak jauh dari tulisan-tulisan sebelumnya, bahwa rencana stabilisasi yang dipromotori IMF dengan melibatkan kebijakan-kebijakan seperti pemotongan anggaran pemerintah bagi layanan sosial dan lapangan kerja, serta investasi publik, manajemen ekonomi asing berdampak pada meningkatnya utang negara, namun disisi lain rakyat tidak memperoleh manfaat dari penambahan utang negara. Berbeda dengan pendapat Masahiro Horie  tentang regulasi bertujuan untuk to promote well-ordered social and economic activities for the development of the society and welfare of the people of the country and global community” (Horie, 2011). Hal ini berakibat kegagalan ekonomi yang membuat inspirasi para mantan pasukan tempur, melakukan ekspansi ke wilayah pertanahan masyarakat, akibat tidak terpenuhinya janji pemerintah, selanjutnya juga terjadi demonstrasi-demonstrasi dan pemogokan transportasi. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan buruh terutama di daerah pedesaan Kostarika. Indikator-indikator sosial menurun, peningkatan gejolak masyarakat. Dalam keadaan demikian pemerintahan baru yang awalnya menentang neoliberal pada saat kampanyenya, terpaksa masuk ke dalam negosiasi yang sulit dengan Bank Dunia dan IMF.  Program yang ditawarkan adalah swansembada pangan, industri substitusi impor dan investasi di sektor manufaktur dan dibidang pertanian, juga mengalami kegagalan.
Estenssoro mendeklarasikan “Bolivia sedang sekarat”, melakukan kebijakan ekonomi dengan menghapuskan pembatasan import dan eksport, menentukan tingkat perdagangan tunggal dan flexible, membekukan upah sektor publik, rasionalisasi perusahaan negara, memperkenalkan kontrak bebas, dan mengijinkan terjadinya pemecatan. Terbukanya import membuat bank-bank lokal tidak mampu berkompetisi, dan mengakibatkan kebangkrutan pabrik-pabrik lokal, sektor pertanian lokal didesak oleh agrobisnis besar dan kebijakan perdagangan hasil pertanian, tidak berpihak pada petani, disisi lain penjualan koka secara illegal menjanjikan penghasilan yang besar “membujuk untuk memproduksi obat bius illegal”. Yang pada akhirnya kesabaran masyarakat terhadap reformasi semakin menipis.
Elsavador memiliki sejarah ekonomi yang tidak jauh berbeda dari cerita tetangga sebelumnya. FUNDE (Yayasan Pembangunan Nasional) memiliki rekomendasi dan berbagai terobosan yang juga banyak tidak berhasil di Elsavador. Rekomendasinya antara lain menghapuskan kontrol harga, meningkatkan tariff air, listrik dan transfortasi, serta menata ulang sistem perpajakan, privatisasi bank-bank milik pemerintah dan Perusahaan Negara, reformasi sistem pertanian, memodernisasi sektor publik melalui desentralisasi, privatisasi dan deregulasi. Dibagian akhir tulisan yang ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan Luis Igncio “Lula Da Silva” dalam menghadapi neoliberal dan globalisasi ekonomi Lula menyebutkan Negara harus mempertahankan batas-batas negara, melakukan politik proteksionisme, selanjutnya untuk mengembangkan Negara Brasilia perlu memodali sumber daya di sektor publik, reformasi agraria dan pengembalian daya beli kaum buruh.
Bagaimana dengan Indonesia apakah mengalami dan menerapkan ekonomi Neo-Libral,  “Kebijakan SBY-Boediono” apakah benar seorang Neo-lib seperti yang dikemukakan lawan-lawan politik mereka. Sejak jaman kepemerintahan Soeharto Negara sudah dikuasai oleh kekuatan oligarki yang dikuasai oleh kelompok yang dekat dengan istana, terjadi kegagalan pengaturan Negara, dimana Negara banyak terlilit hutang, dan perusahaan swasta  dan bank-bank tidak mampu membayar utang, pemerintah menangani utang Negara. Pendeknya koalisi-koalisi oligarki yang begitu kokoh: suatu bentuk kapitalisme raja rampok yang tidak dibatasi hukum. Ekonomi pasar secara terus menerus diganggu oleh para pejabat-pejabat predatoris dan koalisi-koalisi pemburu rente yang eksistennya tergantung pada operasi potong kompas mereka yang begitu bebas (baca Hadiz, 2005).
Internalisasi kekuasaan neo-liberal istilah yang dikemukakan Sunny Yon (Yon 2009: 207), menjadikan aliran neoliberal dalam seluruh sendi kehidupan menjadi pavorit bagi penguasa negara, agar dapat mencapai dan menyelenggarakan pemerintahan dengan mudah dari sisi investasi. Demikian juga pada jaman Megawati Privatisasi BMUN, yang berakibat lepasnya Indosat dan beberapa BMUN lain kepada Pihak Swasta, yang belakangan ini Indosat justru menjadi booming dalam mencapai keuntungan. Saat ini kebijakan privatisasi berlangsung terus dibidang tambang emas Jaya Pura, PT Newmon, Timah dan Tembaga di Banka Belitung dan beberapa tambang lainnya, perkebunan inti rakyat seperti kelapa sawit. Banyak menghadirkan persoalan komplik, kerusakan lingkungan, ketimpangan social dan rusaknya infrastruktur maupun kultur masyarakat akibat dari kehadiran dan kecepatan pengaruh kapitalisme melalui teknologi dan inforasi. Keadaan ini juga merambah sektor publik seperti pelayanan kesehatan, bahkan dunia pendidikan yang telah mengacu standar SBI, bukannya menghasilkan keceradasan dan berpengaruh pada pilihan publik masyarakat, tetapi terjadi bisnis yang membuat dunia kesehatan dan pendidikan menjadi mahal.
Pergeseran angka ketergantungan pada bantuan asing dalam mengembangkan daerah, seperti Daerah Bali beberapa persoalan baik lingkungan, pariwisata dan ekonomi global merambah dan mempengaruhi kultur masyarakat Bali. Uang yang melimpah datang ke Bali baik dari kunjungan pariwisata dan bantuan maupun pinjaman luar negeri sebagian besar kembali kepada kantong pihak asing. Mengingat usaha dan pinjaman, tenaga kerja professional untuk memfasilitasi keuangan asing banyak diisi oleh orang asing. Kehidupan petani Bali terdesak oleh pariwisata, keterbatasan air untuk pertanian, ketimpangan pendapatan petani dengan sektor industri sangat tinggi yang berakibat generasi muda petani tidak mau lagi menjadi petani.
Dari sejumlah tulisan yang dirangkum dan komparasi peberlakuan liberalisasi ekonomi di Indonesia maka  dapat di simpulkan tentang dua hal, yaitu program yang dihadirkan oleh kelompok neo-liberal dan kegagalan dari pelaksanaan neo-liberal, seperti dibawah ini. Barangkali para pemimpin negara menghadirkan kapitalisme dengan maksud memformulasi kebijakan-kebijakan penganganan terhadap pengangguran dan system kesejahteraan social, peningkatan efisiensi ekonomi, peningkatan daya saing yang pada akhirnya bermuara pada penyelenggaraan barang publik dan pelayanan, seperti terungkap pendapat berikut ini :
formulating policies to ensure full employment and an inclusive social welfare system, governments are now focused on enhancing economic efficiency and international competitiveness. One consequence is the ‘rolling back’ of welfare state activities, and a new emphasis on market provisioning of formerly ‘public’ goods and services ( Goede, 2006: 201).

Program neo-liberal yang disampaikan Robinson adalah penyesuaian struktur yang dilakukan adalah 1) liberalisasi perdagangan dan keuangan; 2) deregulasi dengan mengambil peran Negara dan Negara menjadi pelayan capital; 3) privatisasi perusahaan dan bank dari kepemilikan publik ke sektor swasta; 4) perbaikan hukum dan perundang-udangan;  5) penekanan upah dan pemotongan anggaran baik anggaran publik yang notabene tidak menghasilkan keuntungan; 6) rasionalisasi perusahaan Negara dangan sistem kontrak; 7) menghapuskan pembatasan impor dan eksport; dan  8) menghapus pengawasan harga; meningkatkan tariff listrik, air dan transportasi.
Pada awal penerapan liberalisasi ini, terjadi pengalihan investasi asing “capitalism” ke dalam negeri dapat menciptakan kesejahteraan dan pengurangan pengangguran, dan meningkatkan devisa maupun tabungan Negara “ini berlaku pada konsep para pendukung liberalisasi” “that capital in active production” (Marx, 1999), “Amat besar kontras antara klaim-klaim pendukung pasar bebas, yang memprediksi munculnya kekuatan yang akan mencatatkan rekor kemakmuran dan peningkatan nyata kemiskinan yang belum pernah terjadi, bahkan sebaliknya kemiskinan di Negara-negara bekas blok Soviet dari 1987 sampai tahun 2001 meningkat 10  kali lipat (Stiglitz, 2006: 94-95). Disisi lain sebenarnya dalam hal privatisasi negara berperan sebagai pengatur dan memiliki berbagai macam tugas mengatur dalam kepentingan privatisasi (Ozcan, 2011). Tetapi karena ketidak professionalan para penyelenggara Negara dan bisnis, berakibat tidak mampunya Negara melakukan kontrol terhadap perkembangan dan dampak investasi asing bagi masyarakat pribumi menghasilkan dampak yang menyedihkan dan dalam jangka waktu yang lama. Demikian juga disampaikan dalam buku Sjahrir “Sementara lembaga-lembaga yang dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi tidak mampu bekerja secara professional, transfaran dan imparsial, nepotisme dan korupsi tumbuh subur” (Sjahrir, 2002: 3).
  Dampak buruk yang ditimbulkan dari gagalnya neoliberal  Negara di Amerika Tengah dan Indonesia sebagai berikut: Pertama, meningkatnya jumlah kemiskinan dan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin; antara pendapatan buruh perkotaan dengan pedesaan “liberalisasi pasar (mata uang dan komoditas, privatisasi, pemotongan anggaran sosial (demi pembayaran utang dalam dan luar negeri) adalah bentuk kebijakan yang melemahkan landasan ekonomi nasional. Semakin waktu bergerak semakin terlihat terasa kehancuran (Octavianus , 2005:41). Kedua,  memperparah ekonomi masyarakat banyak, sektor industri kecil dan petani menjadi terdesak, tidak memiliki kemampuan daya beli, padahal disektor inilah sebagian besar masyarakat bergantung.  Ketiga, peningkatan angka ketergantungan terhadap keuangan asing; import dan pasar; hal ini dukung tulisan  M Dawam Raharjo, “secara struktural karena eksistensi Negara menjadi tergantung pada kontinuitas kinerja system kapitalisme (Raharjo, 2011: 53). Keempat, ketidak merataan lapangan kerja antara perkotaan dan pedesaan.
Kelima, pemutusan kerja akibat industri kecil dan pertanian masyarakat mengalami kebangkrutan, dimana diketahui sektor industri kapitalis hanya menggunakan tenaga tertentu sehingga masyarakat kebanyakan tidak terserap. Keenam, sektor pertanian sebagai basis penduduk terabaikan, tidak adanya subsidi yang memadai; daya jual produk rendah; fasilitas kredit tanpa agunan tidak ada dan biaya produksi meningkat. Ketujuh,  pengorbanan kaum perempuan yang harus bekerja di sektor informal dan industri manufaktur dan eksport seperti kasus di Bolivia dan Elsavador, hal ini sangat berbeda dengan pendapat tulisan Machetti “places women ideologically in a position to fit in with the dictates of a neoliberal economy (Marchetti, 2009: 137). Kedelapan, menciptakan kerusakan lingkungan “growing inequality both within and across nations, and a deepening environmental crisis” (Kapur, 2009,  91); suplai air berkurang; air teracuni terjadi di Indonesia, Kostarika, Elsavador. Kesembilan,  perubahan penguasaan tanah dari petani kepada pengelola pertanian besar atau industry dan pada akhirnya kesepuluh, dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah seperti terjadi pelengseran rezim Soeharto tahun 1998; gelombang demontrasi; pemogokan transfortasi dan penyerobotan tanah Negara.
Kesimpulannya pendekatan pasar lebih banyak melibatkan lembaga transnasional dan kelompok-kelompok kepentingan yang mumpuni dan terlibat di dalamnya. Pasar lebih berorientasi pada keuntungan, dengan menerapkan mekanisme pasar “sisi penawaran dan permintaan”. Kalau dipahami oleh penyelanggara dan masyarakat bahwa ekonomi pasar akan berjalan seimbang apabila antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan, artinya telah pasar telah menemukan kualitas yang sama antara barang yang dijual dengan uang dimiliki pembeli. Mekanisme pengaturan pasar dalam negeri semestinya diarahkan pada kualitas komodity an sumberdaya yang ditawarkan, bila tidak berkualitas maka dibayar dengan murah, atau dalam pasar global akan kalah bersaing. Kualitas dalam hal ini menurut penulis adalah kualitas penyelenggara negara dan SDM seluruh komponen bangsa sehingga menciptakan dan memiliki posisi tawar dalam perdagangan dunia, mampu memberi proteksi terhadap produk dalam negeri, serta meningkatkan mutu produk dalam negeri. Memiliki kualitas peraturan dan perlindungan hokum terhadap semua aspek dalam negeri, menciptakan daya saing dan berekspansi ke dunia lintas batas negara. Apabila kondisi ini tidak dimiliki, betapapun negara ini memiliki sumberdaya alam akan menjadi peluang bagi kaum pendukung liberalism menikmati keuntungan dan menyisakan kesengsaraan bagi negara pribumi yang terlibat.

Daftar Bacaan
Chapra, Umer. 2009. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Gema Insani Press dengan Tazkia Cendikia.Kalibata, Jakarta
Goede, Marieke De, 2006. International Political Economy and PostStructural Politics. Palgrave, Macmillan
Hadiwinata, 2002. Politik Bisnis Internasional. Penerbit Kanisius, Yogyakarta
Horie, Masahiro, 2011. Management and Reform of Regulatory Administration in Japan. 2011 IIAS Lausanne
Kapur, Jyotsna & Sunny Yoon, 2009. “Gender, Neoliberalism and Contemporary Asian Cinemas”. In Visual Anthropology, 22: 91–94, 2009. RoutledgeTaylor & Francis group
Karl Marx's, 1999.  Das Capital Vol. III The Process Of Capitalist Production as a Whole.  International Publishers
Marchetti, Gina,  2009. “Gender Politics and Neoliberalism in China: Ann Hui’s The Postmodern Life of My Aunt”. in Visual Anthropology, 22: 123–140, 2009. RoutledgeTaylor & Francis group
Octavianus, Dominggus, 2005. “Melepas Perbedaan, Menemukan Persatuan Rakyat Pekerja Dalam Ancaman Krisis : Analisis Kelas terhadap Dinamika Perjuangan Kelas Buruh dan Rakyat Pekerja” dalam Jurnal Analisis Sosial Vol 10 No. 2 Oktober 2005
Ozcan, Elvin Evrim, 2011.  New Trajectories To The Rising Need Of Regulatory Regime “Conflict Of Regulatory Competences: Case Of Turkey”. 2011 International Congress of IIAS
Raharja, M. Dawam, 2011. Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius.Mizan Publika, Jakarta
Robinson et all, 2001. Hantu Neoliberal. Terjemahan Irvan, Uung & Ken Budha Kusumandaru. C.Books, Jakarta.
Sjahrir, 2002. Membangun Indonesi Baru. PIB, Jakarta
Stiglitz, Joseph E, 2006.  Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil.  PT Mizan Pustaka, Bandung.
Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. LKiS, Yogyakarta.
Yoon, Sunny, 2009. “The Neoliberal World Order and Patriarchal Power: A Discursive Study of Korean Cinema and International Co-production”. In Visual Anthropology, 22: 200–210, 2009. RoutledgeTaylor & Francis group.

RESUME
HANTU NEOLIBERALIME
William I Robinson, et. al.,2003

I
Neoliberalisme, Elit Global, dan Transisi Guatemala:
Sebuah Analisis Kritis Makrostruktural
(William I. Robinson)


Kapitalisme Global Agenda Transisi Elite
Globalisasi melahirkan proses dari kapitalisme dari Negara dan Bangsa, dunia saling terkait dalam sistem sosial melalui harus perdagangan dan keuangan yang terintergasi dalam pasar Internasional. Dalam ekonomi global  bangsa-bangsa telah terintegrasi secara organik dalam globalisasi produksi dan distribusi itu sendiri bersamaan dengan bersatunya keseluruhan kompleksitas politik, hukum, dan budaya.
Perusahaan-perusahaan transnasional yang menguasai  dan mengatur sumber ekonomi dunia dan kesejahteraan umat manusia, serta lembaga keuangan international seperti IMF dan Bank Dunia mendorong terselenggaranya kondisi untuk mewujudkan akumulasi modal secara global. Pembagian negara, forum nasional dan forum ekonomi dunia membangun strategi untuk mempertahankan dan memproduksi sistem serta mengawasi keseluruhan operasi memberikan ruang untuk terwujudnya modal secara global.
Elit yang terdiri dari agen ekonomi global mengendalikan sistem pembuatan keputusan dan secara cepat memonopoli kekuasaan masyarakat global. Elit ini terdiri dari para pemilik dan manajemen perusahaan transnasional, birokrat, kelompok teknokrat, negara-negara di Utara dan Selatan dan forum antar bangsa lainnya. Globalisasi mengubah keseimbangan kekuatan antara berbagai kelas dan kelompok sosial, bahkan ada yang menjelma menjadi wakil elite transnasional. Seiiring masuknya kepentingan tersebut respon terhadap ekonomi global meningkat.
Elite global memburu semua wilayah di dunia yang merupakan agenda lintas bangsa yang melibatkan secara serempak komponen ekonomi dan politik. Komponen ekonominya adalah neoliberalisme. Dalam model neoliberalisme diikuti oleh penyesuaian struktural yang meliputi :
a.       Liberalisasi perdagangan dan keuangan, yang membuka ekonomi pada pasar dunia;
b.      Deregulasi, yang mengalihkan negara dari peran penentu kebijakan (tapi bukan dari aktivitasnya sebagai pelayan kapital)
c.       Privatisasi perusahaan-perusahaan yang sebelum dimiliki publik yang bisa menghalangi terjadinya akumulasi modal, tentu dengan syarat jika kondisinya lebih menguntungkan bila diprivatisasi.
Ironisnya restrukturisasi neoliberal meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan di seluruh negara yang melakukan penyesuaian struktural, seiring dengan kembalinya arus distribusi kekayaan ke atas menajuh dari pasar lokal tersedot oleh ekonomi globa. Proyek politik mereka adalah mempromosikan demokrasi, atau sebenarnya lebih tepat disebut poliarki.  Sebuah sistem yang merujuk pada adanya sekelompok kecil yang benar-benar memiliki kekuasaan dan terlihat langsung dalam pembuatan kebijakan, sembari hanya memberi kesempatan kelompok mayoritas memilih mereka yang bersaing dalam sistem pemilihan umum yang diawasi secara ketat. Melalui kompromi dan akomodasi elite lokal dan kelompok mayoritas, poliarki jauh lebih siap hidup dalam lingkungan global serta bisa menjadi legitimasi kekuatan politik untuk mencapai stabilitas politik yang sangat diperlukan bagi berjalannya kapitalisme global. Sistem ini tidak mampu mengelola interaksi sosial yang semakin membentang luas melalui ekonomi global.

Proses Transnasional di Amerika Tengah
Hal yang paling mendasar dari dinamika makrostruktural yang terjadi terjadi didalam sebuah bangsa atau kawasan selama beberapa decade ini adalah bertautnya Negara-negara ke dalam masyarakat global. Integrasi ini mengakibatkan gugurnya sistem ekonomi, politik dan sosial nasional bersamaan dengan gugurnya tatanan Negara-bangsa praglobal sebagai konskwensi meningkatnya arus global. Klas-klas praglobal seperti ekonomi pertanian dan tukang cenderung lenyap, kekuatan neolibral dan poliarki melakukan hegemoni terhadap elit-elit lokal dibawah arahan elit transnasional. Sebuah budaya global yang hiper individual persaingan, konsumerisme telah menenggelamkan ideologi pembangunan nasional.
Negara-negara America Tengah telah mengalami transformasi, perubahan fungsional struktur nasional disesuaikan dengan tuntutan struktur global. Lima negara America Tengah secara gradual telah bergerak membentuk integrasi supranasional. Integrasi ini dapat bersifat politik, seperti terbentuknya berbagai forum baik formal maupun informal, untuk disebutkan di antaranya adalah Sistem de Integration Centro America (SICA), The central America Parliament, juga berbagai bentuk pertemuan tingkat tinggi maupun  tingkat menteri. Integrasi bersifat kerjasama ekonomi termasuk zona baru perdagangan bebas yang berbasiskan penyatuan zona baru perdagangan bebas yang berbasiskan penyatuan North America Free Trade Agreement (NAFTA) maupun ekonomi global secara umum. Tujuannya untuk mewujudkan satu America Tengah sebagai medan bagi berjalannya arus modal lintas negara yang tanpa batas.

Memeriksa Ulang Konflik di America Tengah
Tahun 1960 sampai dengan 1990-an penciptaan tuan-tuan tanah dan juragan pertanian berorientasi eskpor adalah model untuk mempertahankan dan memproduksi cara lama akumulasi modal kekuasaan melalui pemberian seperangkat hak-hak khusus dalam hubungan sosial gaya sistem politik otoriter.
Konflik kawasan 1970 dan 1980 terjadi, konflik ini bersifat bipolar antara kekuatan oligarkis melawan gerakan revolusi massa. Konflik ini adalah efek transformative  dinamika global pada kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Kekuatan “Kanan Baru” secara bertahap mendapatkan dukungannya dan bertengger sebagai kekuatan transnasional lokal. Oknum transnasional datang dari dalam tubuh bangsa sendiri, dari sebuah jaringan keluarga sendiri. Mereka semata-mata ingin mengubah kawasan menjadi ekonomi dengan platform eksport. Ini memindahkan ekonomi dari hubungan yang bersifat oligarkis menuju sebuah hubungan yang kapitalis modern. Revolusi berhasil meruntuhkan hegemoni tuan-tuan tanah, industrialis-industrialis kaya dan perusahaan-perusahaan keuangan yang memicu terbentuknya CACM. Namun gerakan sosial ini gagal menstabilkan gerakan radikal. Hal ini disebabkan oleh: (1) intervensi besar-besaran di America Serikat; (2) konflik dan kelemahan di dalam tubuh gerakan sosialis itu sendiri dalam konteks memproyeksikan tatanan dunia baru; dan (3) perubahan komposisi pada kelas-kelas yang mendominasi, artikulasi sosio ekonomi mereka sekaligus proyeksi ideology politiknya.

Synopsis Perubahan di Tiap-tiap Negara
Di Nikaragua, transnasional mendorong negara ini dalam kancah ekonomi global bahkan lebih jauh lagi strukturisasi neoliberalisme. Di Elsavador, kelompok dominan membangun hegemoni atas elit-elit sekaligus menguasai jalannya transisi secara keseluruhan dan melicinkan transformasi neoliberal sejak tahun 1988.
Di Honduras, agenda pembaruan neoliberalisme menguat ketika partai liberal bergabung dalam pemerintahan. Di Kosta Rika, embrio inti transnasional terus mencuat seiring dengan kedudukan struktural dan kontrol mereka dalam partai dan negara. Di Guatemala, gerakan kontra pemberontakan menghentikan semua gerakan pembaharuan;  globalisasi dan prospek demokratisasi di Guatemala. Elite Guatemala menginginkan keamanan kawasan America Latin  sebagai kawasan kapitalisme global. Demokrasi yang autentik di Guatemala dan America Tengah, menuntut pelibatan mayoritas rakyat dalam organ-organ pembuatan keputusan vital yang akan menentukan kehidupan mereka. Demokratisasi politik harus menghasilkan  outcome yang mencerminkan kepentingan mayoritas sebagai landasan konstruksi demokratisasi sistem sosio ekonomi, dan redistribusi kekuasaan politik besar-besaran. Di Guatemala kekuatan politik berasal dari kekuasaan ekonomi, sementara kekuasaan ekonomi bersumber dari kontrol atas sumberdaya, kesejahteraan dan budaya masyarakat.

Catatan Penutup:  globalisasi dan Prospek Demokrasi di Guetamala
Neoliberal adalah sebuah model yang selalu menghalangi berbagai kebijakan reformasi agraria dan retribusi, dengan harapan bisa memperbaiki keadaan sosial. Akan tetapi model akumulasi modal ini tampaknya menghasilkan keadaan yang sama sekali masyarakat tidak terhubung  dengan kebijakan-kebijakan nasional, pengembangan program ekonomi tidak mampu membangkitkan ekonomi masyarakat lokal, menunjukkan keadaan ketidakstabilan inheren, polarisasi kaya dan miskin semakin meluas. Kekuatan politik, berasal dari keuasaan ekonomi, sementara kekuasaan ekonomi bersumber dari kontrol atas sumberdaya, kesejahteraan dan budaya masyarakat.
II.
The Chicago Boys dan “Keajaiban Ekonomi” Cile
Steve Kangas

Antara tahun 1973 hingga 1989, tim dari pemerintah yang terdiri dari para pakar ekonomi yang telah terlatih pada Universitas Chicago, berusaha merampingkan struktur pemerintahan atau melakukan desentralisasi di Cile semanusiawi mungkin. Rencananya meliputi privatisasi program sosial dan kesejahteraan, deregulasi pasar, liberalisasi perdagangan, menjalankan kembali organisasi buruh, dan memperbaharuhi hukum dan perundang-undangan, mereka melakukan ini tanpa kehadiran institusi kanan jauh “demokrasi”. Akibatnya Ekonomi Cile mengalami keterpurukan dan tidak stabil, terjadi kesenjangan pendapatan antara penghasilan kaum buruh dan pendapatan kelompok kaya, melesat tinggi akibat ketiadaan regulasi pasar dan Cilipun menjadi Negara yang terolusi di Amerika Latin. Ketiadaan demokrasi membuat Negara ini menjadi Negara yang sarat dengan catatan penindasan kelompok oposisi dan organisasi buruh, serta meluasnya terror dan  pelanggaran hak asasi manusia.

Sejarah Cile dan “Anak-anak Chicago”
Cile adalah Negara tempat revolusi dan ajang exsperimen dari tahun 1960-1970, Presiden Eduardo Frei memimpin sebuah “revolusi pembebasan”. Dari tahun 1970-1973, Salvadore Allende mencanangkan “jalan Cile menuju sosialis”. Dari tahun 1973 hingga 1989, Jenderal Augusto Pinochet dan rezim militer menjalankan “revolusi sunyi” (pelaksanaan pasar bebas dijalankan secara diam-diam dengan harapan terjadi sebuah perubahan sosial yang drastis). Baru setelah tahun 1990-an Cile kembali pada demokrasi, yang tentunya akan lama proses untuk mencapai kesembuhan.
Masa pemerintahann Frei 1964 berusaha melakukan nasonalisasi atas tambang-tambang tambang tembaga, dan pada masa Allende melanjutkan nasionalisasi secara demokratis dalam kerangka pemahaman barat. Bank-bank di nasionalisasi berbarengan dengan land redistribution, aksi ini ditentang oleh kalangan pengusaha dan kelompok sayap kanan, sampai terjadi pembrontakan yang dilakukan oleh Pinochet, pemerintahan baru serta merta memulai privatisasi perusahaan-perusahaan, namun sebenarnya Pinochet tidak memiliki rancangan ekonomi, inflasi meningkat dan terjadi krisis ekonomi. Dalam keadaan kritis muncul para pakar ekonomi yang di kenal dengan sebutan “anak-anak Chicago” yang terdiri dari 30 orang lulusan Chicago dan menguasai hamper seluruh perencanaan ekonomi Cile yang sepenuhnya menganut “pasar bebas”.
Tahun 1975, hasil seminar “penyembuhan dengan goncangan” menghasilkan proposal rencana pengurangan secara drastis pengeluaran uang dan pembelanjaan pemerintah, swastanisasi jasa-jasa pelayanan publik, deregulasi pasar secara besar-besaran, serta liberalisasi perdagangan internasional. Keterlibatan lembaga supranational macam lembaga IMF, bank dunia turut bermain menciptakan utang, kerusakan, ketidakmerataan, dan eksploitasi yang dilakukan atas nama “pembangunan neoliberal”. Fase pertama, mengurangi suplai uang dan belanja Negara;  selanjutnya meruntuhkan lawan-lawan politik yang potensial dan rekayasa ekonomi. Pada pertengahan 1976, ekonomi mulai membaik dan mulai 1978 hingga 1981 Cile mencapai apa yang disebut “anak-anak Chicago” sebagai “Keajaiban ekonomi”. Anak-anak Chicago menarik hampir semua peraturan yang membatasi penanaman modal asing, menciptakan paket-paket jaminan yang hampir tidak ada batasnya bagi pemodal asing dan perlakuan yang luar biasa permisif. “semakin dalam resesi semakin landau pula pemulihannya”, pemulihan akan membawa ekonomi pada keadaan semula “ini dikenal sebagai jaman “great depression”, hasilnya pada tahun 1980-1982 Amerika mengalami krisis.
Pertumbuhan luar biasa ketika masa “Reagen Years”, ada dua konsep untuk memahami gejala ini, pertama, ekonomi tumbuh dalam waktu cukup lama, seiring dengan bertambahnya penduduk dan semakin meningkatnya produktivitas buruh setiap jam sebagai berkah kemajuan teknologi dan efisiensi. Kedua, perbedaan nyata antara pengertian produktivitas nyata dan potensial produktivitas. Peran anak-anak Chicago kembali mengalami kegagalan, utang-utang makin banyak, perusahaan mengalami kebangkrutan, tekanan IMF memaksa Cile membayarkan 3 % dari GNPnya setiap tahun. Satu hal yang menarik adalah ketika ekonomi mengalami booming, perusahaan-perusahaan yang menguntungkan diprivatisasi. Tapi saat mengalami kebangkrutan, uang jaminan yang harus dibayarkan justru dibebankan pada masyarakat.

Menyusutnya Nilai Buruh
Rentannya ekonomi dan lambannya angka pertumbuhan menjadi warisan “anak-anak Chicago”, selanjutnya standar kehidupan para pekerja menjadi hancur, upah mereka mengalami penurunan terus-menerus. Di tahun 1989 bahkan lebih buruk dari tahun 1970, kontribusi buruh bagi pemasukan Negara menurun dari 53, 3 persen menjadi 30, 7 persen. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin meluas, kelompok anak-anak Chicago melakukan deregulasi pasar, oligopoly merajalela hampir di semua sektor ekonomi, pengangguran meningkat dan bursa kerja mengikuti hukum pasar “supply and demand”, yang berdampak pada rendahnya upah buruh, menyesuaikan dengan penawaran dan permintaan.

Kejahatan Kemanusiaan Rezim Pinochet
Peran Pinochet adalah menekan kelompok oposisi, dengan melarang partai-partai politik dan membekukan organisasi-organisasi buruh, dan menangkapi para pembangkang. Terjadi pelanggaran hak hasasi secara besar-besaran, memenjarakan, menyiksa, pembunuhan atau menyebabkan orang hilang ini dilakukan antara 1984-1989. Lalu kemudian Pinochet merubah strateginya yang tidak lazim dilakukan oleh Negara dictator lainnya. Memberikan kebebasan anak-anak Chicago kuasa penuh terhadap perekonomian dan secara mengejutkan mengembalikan kebebasan politik warganya, melegalkan kembali berdirinya organisasi-organisasi buruh dan partai politik, meskipun tetap dalam kontrol pemerintah. Pengalaman Cile menurut Milton friedman menyebutkan: dorongan untuk membuka kebebasan politik telah menggerakkan kebebasan ekonomi dan mampu menghasilkan sukses ekonomi yang akhirnya membuka jalan bagi sebuah referendum demokrasi politik, dimana setelah mengalami masa yang melelahkan Cile memiliki tiga hal penting: kebebasan politik, kemerdekaan kemanusiaan dan kebebasan ekonomi.

Deregulasi dan Polusi
Cile adalah sebuah Negara dengan 15 juta penduduk, tapi 5 juta diantaranya hidup di Santiago. Pasar bebas yang diterapkan di Cile berakibat pula pada langkanya undang-undang antipolusi, baik untuk industri maupun sarana transfortasi, akibatnya Santiago menjadi kota terpolusi, tahun 1992 menjadi kota kelima di dunia dalam pencemaran udara, dengan tingkat pencemaran 3-4 kali diatas ambang batas yang ditentukan oleh WHO, sampai pada keluarnya peringatan PT ilmu Fisika, agar pemerintah menetapkan status pragawat darurat dan gawat darurat, dengan melarang lalu lalang kendaraan di jalan raya, mengurangi penggunaan sat fisika dan meredam aktivitas industri. Namun sampai saat ini pemerintah Cile belum menunjukkan perhatiannya pada polusi ini.

Privatisasi Dana Pensiun Cile
Satu lagi keajaiban ekonomi Cile adalah swastanisasi sistem  program keamanan sosial yang mana Ekonom Jose Pinera sebagai pendorong swastanisasi ini, salah satu pejabat Menteri Tenaga Kerja jaman Pinochet. Menurut penulis Jurnalis Fred Solowery menulis bahwa di setiap ceramah dan tulisan Pinera model pension Cile mampu menyediakan segalanya secara berimbang: dana pension lebih tinggi 40-5 % dari jaminan keamanan sosial, dan perlindungan bagi lanjut usia, adalah sebuah bukti bahwa sektor swasta jauh lebih efisien dari sektor publik.

III
Penyesuaian Struktural  Di Meksiko :  Akar Krisis
Carlos Heredia &  Mary Purcell

Krisis ekonomi dan sosial yang menimpa Meksiko sekarang ini dimulai 13 tahun  lalu ketika pemerintah Meksiko, yang dihadapkan pada utang luar negeri yang sangat besar, melaksanakan satu paket tindakan-tindakan penyesuaian struktural yang dipromosikan Bank Dunia dan IMF. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan mengontrol inflasi dan membangkitkan perdagangan luar negeri dalam membantu membayar  utang, telah menghasilkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan, dan polarisasi ekonomi. Penghancuran terus-menerus terhadap dasar ekonomi dan sosial Meksiko – khususnya para produsen kecil desa dan kota mengalami keruntuhan ekonomi Desember 1994.
       Pengetatan kredit, penekanan upah, pemotongan di dalam anggaran sosial. Dan liberalisasi perdagangan dan pasar finansial, telah menyebabkan kapasitas produktif dalam negeri semakin rendah, memperparah ekonomi mayoritas rakyat Meksiko, meningkatkan ketergantungan kepada modal asing, impor, dan pasar. Ketegangan sosial dan politik pun tak terhindari, seperti yang termanifestasi secara sangat dramatis di dalam krisis Chiapas, sehingga negeri tersebut terancam disintegrasi karena kemerosotan ekonominya.
 
Akibat yang Melumpuhkan dari Penyesuaian Struktural di Meksiko
       Akibat depresi ekonomi pemerintah meksiko melaksanakan kebijakan penyesuaian struktural yang disarankan Bank dunia dan IMF, seperti pengurangan anggaran publik (termasuk layanan-layanan sosial); penghapusan subsidi; reformasi pajak; pembatasan kredit; privatisasi perusahan-perusahan negara; liberalisasi perdagangan; devaluasi; menyingkirkan hambatan-hambatan bagi investasi asing dan upah yang kompetitif. Privatisasi dan deregulasi telah menyebabkan terjadinya konsentrasi pendapatan dan kemakmuran yang tajam, suatu kecenderungan yang berlawanan dengan sangat pentingnya penciptaan pasar domestik yang kuat sebagai faktor di dalam menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apa yang para pakar sebut sebagai suatu proses “menetes ke atas” adalah di Meksiko, suatu transfer besar-besaran (massif) sumber daya dari populasi upahan kepada para pemilik modal, dan kontrol publik kepada segelintir tangan-tangan swasta. Berikut ini disampaikan contoh-contoh buruk dari pelaksanaan program Penyesuaian Struktural.
a.      Kesehatan dan Gizi;     Salah satu dari kebijakan-kebijakan Penyesuaian Struktural yang pertama kali dilaksanakan adalah pemotongan anggaran publik secara drastis. Pada umumnya, Penyesuaian Struktural menyarankan pemotongan “hal-hal yang tidak produktif” atau terutama anggaran sosial sehingga tidak mempengaruhi pemasukan. Bank dunia berargumen bahwa perlu untuk mencari sumber dana alternative, termasuk kemungkinan memprivatisasi kegiatan-kegiatan sektor kesehatan seperti layanan pengobatan. Rakyat miskin sangat bergantung pada layanan-layanan ini terpukul keras oleh pemotongan-pemotongan tersebut, karena tidak punya anggaran untuk berobat.
b.      Hancurnya Para Produsen Kecil; ketika program liberalisasi perdagangan dan kebijakan pembatasan kredit diluncurkan, banyak industri-industri kecil dan para produsen pertanian menderita kebangkrutan karena tidak siap terhadap penghapusan hambatan-hambatan perdagangan. Mereka tak mampu bersaing dengan produk impor yang murah. Situasi ini telah membangkitkan praktik monopoli di dalam ekonomi Meksiko, merambah ke usaha-usaha berskala kecil dan menengah. Lebih dari sepertiga dari usaha-usaha berskala kecil dan menengah tersebut gulung tikar karena krisis.
c.       Pengangguran ; Meksiko merupakan kasus langka di mana ekonomi ditandai dengan suatu hubungan terbalik antara investasi dengan lapangan kerja. Sementara investasi meningkat sembilan persen dari tahun 1992 sampai 1994, penciptaan lapangan pekerjaan yang baru justru menurun. Kemudian, setiap hari sejak bulan Januari 1995 rata-rata 7,993 orang kehilangan pekerjaan. Pemerintah hanya mengukur dari pengangguran di kota, sementara problem yang terbesar justru di daerah-daerah pedesaan.
d.      Penurunan Upah; Meksiko menyaksikan suatu penurunan upah riil yang tajam dan terus berlanjut selama tahun 80-an.  Penurunan tajam itu diikuti dengan PHK massal dan tingginya tingkat pengangguran. Sampai pertengahan tahun 1994, upah minimum di Meksiko sama dengan US$4,42 per hari. Angka-angka resmi dari pemerintah menunjukkan, upah minimum telah kehilangan 53 persen daya belinya antara tahun 1982 sampai tahun 1988,  28 persen dari tahun 1988 sampai tahun 1994,  dan 13 persen selama empat bulan pertama tahun 1995.
e.       Meningkatnya Kemiskinan;        Bank Dunia memperkirakan jumlah penduduk Meksiko yang hidup di dalam kemiskinan meningkat rata-rata 660 ribu tiap tahun, selama 15 tahun terakhir. Lembaga Populasi PBB (United Nations Population Fund) mengatakan, jumlah penduduk yang hidup di dalam kemiskinan meningkat sampai 1,2 juta setiap tahunnya. Menurut suatu komisi studi yang dibentuk oleh agen antikemiskinan primernya pemerintah, Pronasol, sekitar setengah rakyat Meksiko hidup di dalam kemiskinan (42 juta) dan 18 juta hidup di dalam kemiskinan yang ekstrem.
f.       Distribusi Pendapatan yang Timpang; dalam dekade terakhir, kesenjangan antara kaya dan miskin telah melebar. Orang kaya yang cuma 20 persen dari jumlah penduduk mendapatkan 54,2 persen dari jumlah pendapatan nasional pada tahun 1992. Pendapatan orang miskin turun dari 5 persen pada tahun 1984 menjadi 4,3 persen dari jumlah pendapatan nasional pada tahun 1992. Asset-aset orang terkaya di Meksiko lebih besar dari total pendapatan tahunan 17 juta orang termiskin digabungkan. Namun Slim tidak sendirian: selama pemerintahan Salinas jumlah miliuner bertambah dari dua orang menjadi 24 orang.

Penyesuaian Struktural di Pedesaan Meksiko: Kasus Chihuahua
            Chihuahua merupakan salah satu Negara bagian terbesar, perubahan struktur yang berjalan lambat mampu menghasilkan sektor pertanian menjadi produsen yang lebih efisien bagi ekonomi internasional. Bank dunia meberikan pinjaman dengan mengarahkan reformasi bidang pertanian antara lain: 1) menghapuskan subsidi makanan secara global; 2) mengurangi intervensi pemerintah dalam pasar pertanian; 3) menghapus kontrol ekspor dan pembatasan produk utama; 4) mengurangi peranan tengkulak; 5) liberalisasi perdagangan pertanian; 6) mendorong subsidi bibit dan pupuk; 6) memotong subsidi pupuk; 7) meningkatkan efisiensi publik dalam sektor agrikultur; dan mendesentralisasi serta memotong jumlah pegawai pertanian. Kebijakan penyesuaian struktural menyebabkan berkurangnya produksi dan produktivitas petani serta konsentrasi kepemilikan tanah.

Dampak Penyesuaian Struktural terhadap kaum Miskin Kota:
Kasus San Miguel Teotongo (SMT)

Kesempatan kerja yang lebih baik semakin menghilang,  di pedesaan banyak rakyat Meksiko pergi ke perkotaan, mereka merupakan kelompok yang sangat tergantung pada kerja upahan, subsidi kebutuhan pokok dan layanan publik, semua ini menurun karena penyesuaian. Kebijakan penyesuaian struktural SMT ada tiga: pengurangan upah riil dan investasi publik; pemotongan subsidi dan liberalisasi harga-harga; dan pemotongan layanan-layanan publik. Akibatnya dari kebijakan-kebijakan termasuk : pengurangan pendapatan riil dan daya beli; dan daya beli; peningkatan relative harga-harga barang, kebutuhan pokok dan layanan-layanan dasar; dan pengurangan kualitas layanan-layanan publik karena biaya terus meningkat.

Kesimpulan
            Perubahan rencana perekonomian oleh pemerintah menyerahkan masa depan Negara ketangan-tangan pasar. Kasus Meksiko merupakan suatu pelajaran yang jelas yang sukses di dalam prestasi beberapa indicator kesuksesan secara ekonomi makro, tanpa perlu menterjemahkan sebagai peningkatan kesejahtraan masyarakat. Bahkan sebelum krisis belakangan ini, Penyesuaian Struktural di Meksiko telah menghasilkan: 1) tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi; 2) konsentrasi kemakmuran dan pendapatan yang tajam; 3) infrastruktur fisik dan sosial yang makin parah; 4) ketidakseimbangan yang terus-menerus di dalam neraca perdagangan dan neraca pembayaran; 5) ketergantungan yang makin besar pada pendanaan eksternal; dan 6) tidak adanya sebuah konsensus politik yang autentik sekitar konsolidasi kebijakan-kebijakan penyesuaian.
      
IV
Merobek-Robek Susunan Ekonomi Dan Sosial :
Pengalaman Nikaragua
Karen Hansen-Kuhn

The Development Gap (Kesenjangan Pembangunan)
Di tahun 1990an, merupakan masa transisi bagi Nikaragua seiring dengan berakhirnya peran saudara dan blokade ekonomi AS.  Pemerintahan Presiden Violetta Chamarro mencoba menjalankan pemerintahan dengan tujuan berbeda dengan sebelumnya, Presiden Sandinista. Dengan mempromosikan program rekonsialisasi politik dan reaktifikasi ekonomi yang menurun karena perang, memiliki komitmen untuk untuk mempromosikan kebijakan ekonomi pasar bebas yang menentukan prestasi bertujuan-tujuan. Dengan proposal program rekonsiliasi politik dan kembali mengaktifkan ekonomi melalui kebijakan ekonomi pasar bebas. Penyesuaian terhadap kebijakan struktural yang ditawarkan Bank Dunia, IMF dan Agen Pembangunan Internasional AS sejak tahun 1990 justru meningkatkan kemiskinan, pengganguran dan keretakan politik yang parah dalam masyarakat.

Latar Belakang
Pemerintahan Sandinista memasuki tahun 1990  telah berusaha memantapkan ekonomi campuran melalui penyeimbangan sektor negara dengan swasta dengan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi rakyat miskin. Prestasi impresif disatu sisi diraih misalnya meningkatnya jumlah penduduk melek huruf, namun penekanan yang sangat pada proyek besar dan pengontrolan harga menimbulkan ketegangan antara pekerja kota dan pedesaan. Turunnya harga kopi internasional dan biaya militer yang tinggi, memaksa Sandinista membuat serangkaian tindakan untuk menstabilkan dengan mengurangi hiperinflasi dan mengembalikan keseimbangan makro ekonomi.

Manajemen Ekonomi Asing
Setelah Chamorro terpilih melaksanakan program stabilisasi, termasuk pengenalan sebuah mata uang asing, pemotongan-pemotongan anggaran pengeluaran pemerintah dan kebijakan pembatasan kredit. Lebih lanjut setahun berikutnya program ini diintensipkan dan diperluas sebagai suatu syarat dari dukungan finansial jangka pendek. Tahun 1990an, tidak Nikaragua tidak mendapat pinjaman baru, terhubung macetnya pembayaran utang luar negeri, menyebabkan USAID semakin jauh terlibat dalam program penyesuaian ekonomi yang diperluas. Paket stabilitas dan pemulihan yang kedua, mengikat Nikaragua untuk melakukan privatisasi ekonomi dan melakukan Penyesuaian Struktural antara lain pengurangan pekerjaan di sektor publik, liberalisasi perdagangan dan sektor finansial, sebagai syarat pendanaan dari lembaga keuangan internasional di tahun berikutnya. Tindakan ini dimaksudkan untuk menahan inflasi, menyelamatkan perdagangan luar negeri sehingga mampu membayar hutang dan untuk mengurangi peran negara dalam ekonomi dengan menjual perusahaan milik negara dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Untuk sementara kebijakan ini pada awalnya berhasil menurunkan inflasi, sampai pada saat pemilihan presiden tahun 1990.

Kebijakan yang menyebabkan Depresi
            Prestasi besar dari program-program Kebijakan Penyesuaian Struktural yang memakan biaya sangat besar berhasil menurunkan inflasi dari 13.rb % menjadi 12 % secara drastis di tahun 1994, justru menimbulkan depresi di sisi lain. Di tahun 1993, GDP per kapita turun sampai 71% dari rata-rata tahun 1985-1989, insvestasi juga menurun sampai 63 % dari rata-rata diakhir tahun 1985. Sementara GDP riil naik 3,2% tahun 1994, tingkat tertinggi dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan GDP per kapita datar saja.
            Kredit pertanian yang terpotong hingga 62% menyebabkan banyak petani kecil dan menengah terpukul. Tingkat bunnga yang tinggi menyokong investasi spekulan dalam impor barang konsumsi mewah sehingga investasi over produktif. Produksi industrial rata-rata sejak tahun 90 adalah 14%, kurang dibandingkan periode 1985-1989.
            Sebagai bagian dari program stabilisasi dan penyesuaian struktural, kredit untuk sektor pertanian dipotong sampai 62 %. Kebutuhan-kebutuhan birokratis yang baru dan tingkat bunga yang sangat tinggi berarti para petani berskala kecil adalah yang paling terpukul oleh pemotongan-pemotongan. Kondisi ekonomi  yang demikian menjadikan Nikaragua menjadi negara yang mempunyai hutang tertinggi di dunia mencapai US$ 11 miliar. Kepatuhan terhadap program Penyesuaian Struktural menyebabkan tingkat bunga tinggi dan membatasi kredit yang disediakan untuk ekonomi lokal menyebabkan rakyat tidak menerima manfaat dari konsesi ini di masa depan.


Sebuah Bencana Sosial
Performa ekonomi Nikaragua selama tahun 1990-an, dibawah penyesuaian struktural sangat menyedihkan, indicator-indikator sosial makin terpuruk. Kinerja ekonomi Nikaragua lebih dari 285 ribu buruh di sektor publik kehilangan pekerjaan sejak tahun 1990, terpaksa masuk ke sektor swasta dengan kesempatan kerja sangat minim.  Lebih dari 70% pekerja perempuan yang di PHK atau pemotongan upah, tunjangan dan jam kerja dibanding dengan 65% pekerja laki-laki. Studi oleh Nan Wierena menyebutkan perempuan juga menderita akibat privatisasi perusahan-perusahaan milik Negara, membuat terpaksa untuk bekerja disektor informal.
            Daya beli masyarakat dari upah bekerja menurun, rakyat Nikaragua hidup dalam kemiskinan. Dampak  sosial ini berhubungan erat dengan guncangan yang dasyat di dalam produksi. Meningkatnya buruh yang tak mampu mendapatkan pekerjaan baik di sektor industri, memaksa mereka beralih di sektor informal.

Respon Masyarakat
Kegagalan stabilitas ekonomi menyebabkan serentetan demonstrasi, pemogokan transportasi, menyebabkab resesi ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi  dan meningkatkan polarisasi politik Nikaragua. pemogokan transportasi menolak kenaikan harga bahan bakar, yang secara efektif menghentikan distribusi barang dalam negeri sela 8 hari. Para mantan tentara tidak mendapatkan sesuatu yang dijanjikan pemerintah seperti tanah, kredit dan sumber daya lainnya sehingga banyak dari mereka menuntut komitmen pemerintah. Pada tahun 1992 mereka melakukan aksi-aksi, menginvasi ladang-ladang, memblokir trasportasi, menyandera orang. Meskipun februari 1994 telah dibuat perjanjian namun mereka mereka tetap skeptis terhadap pemerintah.
            Ketidakstabilan politik berlangsung di daerah-daerah pedesaan. Selama paruh pertama tahun 1994 dilaporkan terjadi 400 penculikan oleh kelompok bersenjata. Kekerasan berkombinasi dengan kejahatan di seluruh antero negeri, menambah depresi ekonomi. Munculnya pemberontakan dengan menyatakan “kami tidak meminta derma: kami hanya ingin dibantu agar bisa bekerja”.

Reaksi Pemerintah
Dalam merespon aksi-aksi masyarakat dan krisis ekonomi, pemerintah Nikargua mencoba dengan membangun konsensus seputar kebijakan ekonomi. Negosiasi dengan mantan tentara, serikat buruh dan lainnya. Pada awal 1994 beberapa ornop dan akademisi dimasukkan dalam serangkaian konsultasi mengenai pinjaman Penyesuaian Struktural dari Bank Dunia dan IMF. Namun masih menimbulkan sinisme dan kebimbangan dari berbagai kalangan. Analisis mereka pada umumnya menilai bahwa Penyesuaian Struktural tidak lebih dari sekedar program-program yang direncana Bank Dunia dan IMF, mereka hanya diberi sedikit ruang gerak dalam mengubah sifat program.

Lebih dari Sekedar Sama
            Dengan tujuan memperdalam komitmen terhadap banyak reformasi kebijakan yang dilaksanakan, pemerintah kembali mengadopsi sebuah program dari IMF, yaitu Fasilitas Penyesuaian Struktural yang Diperbaiki. Berpasangan dengan sebuah pinjaman ERC dari Bank Dunia, disetujui pada Juni 1994, membuat syarat-syarat kebijakan baru dalam dua pinjaman yaitu: PHK 13.569 pegawai publik, privatisasi perusahaan yang masih dimiliki negara, pengurangan pengeluaran pemerintah,  penghapusan dana-dana yang diperuntukkan bagi universitas, menaikkan pajak bahan bakar, dan produk lainnya, serta biaya untuk layanan kesehatan dan pendidikan, reformasi sektor keuangan, temasuk kebutuhan  bahwa pemerintah tidak merekap bank-bank pemerintah, resolusi perselisihan hak kepemilikan, pengurangan kekuasaan sesukanya dari kementrian-kementrian pemerintah di dalam bidang kebijakan fiskal, pengurangan tarif fan perubahan kebijakan perburuhan.
            Banyak syarat-syarat yang mendikte perubahan dalam perundang-undangan Nikaragua tersebut semakin mengkompilasi upaya-upaya lokal untuk mencapai konsesus nasional terhadap isu-isu ekonomi. Akibat tekanan ini, tidak hanya menimbulkan campur tangan Bank Dunia dalam urusan politik internal Nikaragua, namun juga beberapa perubahan legal dalam jaminan Kementrian Perburuhan yang jelas-jelas melanggar hak buruh yang diakui secara Internasional.
             
Masa depan : Sebuah Misi alternatif
            Meskipun Nikaragua masih menjadi Negara yang terpecah kedalam akibat kebijakan ekonomi, penyesuaian struktural dapat menghantarkan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kestabilan sosial.  Masyarakat kini beralih dari protes kepada pengajuan proposal untuk membangun elemen dari program ekonomi alternatif dari ketidakflesibelan lembaga-lembaga keuangan internasional. Banyak organisasi dari spektrum politik mengadvokasi peningkatan kredit kepada sektor pertanian. Melalui CRIES, dikirim proposal-proposal ke pertemuan negara-negara donor saat sidang di Paris bulan Juni 1994, untuk mengkoordinasi program-program bantuan di Nikaragua, namun rekomendasi ini mempunyai dampak kecil.Program-program bantuan antara lain: pengurangan dan negosiasi ulang utang luar negeri; proteksi tariff yang selektif di dalam sektor-sektor kunci,  reformasi finansial dan menyalurkan tabungan-tabungan domistik ke sektor produktif; suatu program untuk mendorong produksi terutama para produsen yang berukuran kecil dan  menengah dan ekspansi layanan-layanan kesehatan masyarakat dan pendidikan.
V
Mengikis Sebuah Tradisi Egaliter Pengalaman Kosta Rika
Karen Hansen-Kuhn

            Pada tahun 1985, Kosta Rika menjadi negara pertama di Amerika Tengah yang melaksanakan suatu rangkaian program-program Penyesuaian Struktural yang ditentukan sebagai suatu syarat pinjaman oleh IMF, bank Dunia dan Agen Pembangunan Internasional AS. Tindakan-tindakan Penyesuaian Struktural berlangsung di atas tumit suatu program stabilisasi yang dirancang IMF, yang mulai dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 1980.
            Bank Dunia dan IMF memuja negara Kosta Rika sebagai suatu kesuksesan Penyesuaian Struktural, memuji peningkatan indikator ekonomi dan ekspansi eksport pertanian yang baru. Tingkat melek huruf tertinggi (93%), tingkat kematian terendah (16 per1000), tinkat harapan hidup terlama (76 tahun untuk laki-laki; 78 tahun untuk perempuan). Dua target utama program Penyesuaian Struktural terus berlanjut sampai tingkat tinggi. Distribusi pendapatan memburuk secara signifikan, terutama di daerah-daerah pedesaan, dimana banyak petani berskala kecil dan menengah menghadapi pemotongan-pemotongan pinjaman dan subsidi atas produksi pangan dan kurangnya modal, teknik dan ketrampilan pemasaran yang diperlukan untuk bertransisi ke hasil-hasil pertanian ekspor “non tradisional” yang dipromosikan oleh pemerintah dan USAID.
             
Latar Belakang
            Kosta Rika lama dipandang sebagai sebuah oase ketenangan di dalam kemelaratan Amerika Tengah yang tercabik-cabik oleh perang. Pemerintah membangun sebuah sistem kesejahteraan sosial yang secara umum berjalan baik yang meliputi sarana-sarana publik, perawatan kesehatan dan pendidikan gratis, perumahan yang murah dan program asuransi, pensiun dan tabungan. Juga menetapkan program bantuan kredit dan teknis kepada para petani dan dijamin, harga-harga disubsidi untuk mendorong produksi hasil-hasil pangan. Program-program ini memberikan suatu jarring pengaman sosial yang kuat bagi rakyat miskin dan memacu pertumbuhan pusat kelas menengah yang terdiri dari para professional, pengusaha dan pegawai sipil. Model ekonomi yang dibangun sekitar swasembada pangan, industri-industri substitusi impor yang sangat diproteksi dan investasi negara yang besar di sektor manufaktur dan agro industri. Antara tahun 1949 dan 1979, kostarika besar ada dijajaran puncak tingkat pertumbuhan ekonomi di Amerika Latin, dengan GDP rata-rata mencapai 9 % pertahun.
Namun antara tahun 1977 dan 1981, utang kosta Rika berlipat empat kali, jumlah total 60% dari pendapatan ekspor. Presiden Rodrigo Carazo menangguhkan pembayaran utang ke hampir semua dari para kreditor asing, terutama bank-bank komersial. Negara-negara raksasa-Meksiko dan Brazil-bank-bank komersial dan IMF memberi keringan kepada Kosta Rika berupa kelonggaran jangka waktu pembayaran.

Pendahuluan dari Stabilisasi Ekonomidan Penyesuaian Struktural
Setelah Presiden Kosta Rika memegang pemerintahan bulan Mei 1982, Pemerintahan Reagen cepat-cepat menyodorkan suatu kesepakatan dengan pemerintahannya. Selama dekade 1980-an hubungan Kosta Rika dengan IMF dan Bank Dunia tidak begitu mulus. Dua perjanjian dana yang pertama, tahun 1980 dan 1981, dibatalkan karena penolakan Presiden Carazo memenuhi tindakan penghematan yang didiktekan oleh IMF, yang meliputi devaluasi mata uang dalam negeri dan pemotongan drastis pengeluaran pemerintah. Presiden Carazo mengusir IMF dari Kosta Rika setelah negosiasi dengan IMF gagal.  Pemotongan-pemotongan di dalam pengeluaran pemerintah; privatisasi perusahaan milik Negara; dan suatu reorientasi produksi yang jauh dari memuaskan kebutuhan-kebutuhan dalam negeri dan mengarah ekspor pertanian non tradisional dan manufkatur.

Indikator-Indikator Kegagalan Ekonomi
Bantuan AS yang massif membuat pengorbanan penduduk secara terus menerus, program ekonomi yang ditawarkan IMF  dan Bank dunia dianggap gagal, program mengntungkan komersial atas biaya yang ditanggung seluruh penduduk. Program penyesuaian struktural, bea import telah dikurangi dan konsesi-konsesi pajak dan subsidi-subsidi yang dihibahkan kepada pariwisata, pertanian dan manufaktur untuk ekspor. Bukan hanya tindakan ini membatasi sumber daya dari pemerintah di dalam bentuk pendapatan yang sangat dibutuhkan, namun juga tindakan penyesuaian struktural telah membantu meningkatkan impor dengan cepat. Hasilnya, inflasi dan defisit perdagangan serta fiskal berkembang sampai pada tingkat tak dapat diterima. Inflasi terus berfluktuasi dengan tajam pada tahun 1990-an, naik 17 persen pada tahun 1992, enam persen pada tahun 1993, dan 20 % pada tahun 1994. Defisit perdagangan Kosta Rika naik hampir 400% pada dekade tersebut sejak program Penyesuaian Struktural dilaksanakan.

“Pertanian Perubahan”
Program pertanian berpusat pada ekspansi produksi hasil pertanian ekspor untuk pasar di luar Amerika Tengah. Di bawah pinjaman penyesuaian struktural kedua, pemerintah memperkenalkan suatu kebijakan pertanian baru, “Pertanian Perubahan”. Kebijakan ini di desain untuk memperomosikan produksi sekumpulan hasil-hasil pertanian mewah seperti asparagus, stroberi, kacang macadamia, melon dan sayur-sayuran mini untuk ekspor, terutama untuk pasar Amerika Serikat selama bulan-bulan musim dingin. Pemerintah memberikan sederetan insentif untuk hasil-hasil pertanian yang baru ini, yang meliputi penghapusan pajak ekspor, menghapus bea impor bagi pupuk dan bibit, pembebasan pajak pendapatan atas produksi untuk ekspor, tingkat bunga yang lebih ringan, dan akses khusus ke perdagangan luar negeri.
a.      Memaksa Para Produsen Kecil Melepas Tanahnya;  Tindakan-tindakan Penyesuaian Struktural berdampak pada  banyak petani berskala kecil dan menengah terpaksa bekerja baik kepada para produsen besar atau menjual tanah mereka dan bermigrasi ke kota-kota.
b.      Biaya Lingkungan Hidup; produksi hasil-hasil pertanian ekspor yang baru di Kosta Rika secara tipikal melibatkan penggunaan massal bahan-bahan kimia pertanian  seperti Tamaron, paraquat dan Lannate (metomil), menimbulkan kerusakan lingkungan; suplai air telah teracuni bahan-bahan kimia pertanian; petani dilaporkan menderita problem kesehatan yang mereka kaitkan dengan insektisida dan fungisida dan dijangkiti oleh erosi tanah yang ekstensif dan kotoran-kotoran serta limbah kimia mengalir ke sungai-sungai.




“Rekonversi Industrial”
Menurut Mario Lungo (CSUCA), tahun 1980-an menghasilkan suatu proporsi besar pekerjaan-pekerjaan berkualitas rendah, ketidakstabilan dan penghasilan yang rendah, yang dapat menjelaskan fakta bahwa tingkat pengangguran naik kembali.
Ekspansi ekspor industri nontradisional merupakan gambaran utama dari program penyesuaian Kosta Rika. Program “rekonversi industrial” Kosta Rika dimulai sebagai bagian dari Rencana Pembangunan nasional pemerintah tahun 1986-1990, yang diperkuat oleh dukungan Bank Dunia. Hak-hak buruh dalam zona perdagangan bebas dan industri telah ditentukan oleh penetapan-penetapan dari asosiasi “solidaritas” yang di danai dari anggota buruh dan pengusaha.

Polarisasi Ekonomi dan Ketidakstabilan
            Program Penyesuaian Struktural Kosta Rika telah mengakibatkan polarisasi ekonomi yang terus meningkat. Banyak pegamat mulai serius memperkirakan situasi ini akan meruntuhkan struktur ekonomi Kosta Rika yang relatif egaliter dan tradisi demokratis yang relatif stabil. Kesenjangan antara kaya dan miskin melebar tajam. Angka kemiskinan berfluktuasi, persentase rumah tangga yang hidup di dalam kemiskinan meningkat dari 18,5 % tahun 1987 menjadi 23,8% tahun 1992. Angka kemiskinan menurun tajam menjadi 15,8% tahun 1994. Indikasi turunnya kualitas hidup, tahun 1980-an mengacu pada ketidakmampuan sistem kesehatan publik mengatasi masalah-masalah ini.

Makin Besarnya Penentangan Masyarakat
            Bualan Calderon “bank dunia adalah bank pembangunan antar Amerika dan IMF, setahun setelah bualan yang menyala-nyala, Figueres memenangkan pemilihan presiden dan mengumumkan bahwa kita sudah kenyang dengan kebijakan-kebijakan neoliberal yang telah membuat miskin Kosta Rika. Namun setelah terpilih pemerintahan juga mengalami hal yang sama,           Figueres dibawah tekanan dari lembaga-lembaga keuangan internasional, dengan berat hati melanggar janji kampanyenya dan setuju melaksanakan program penyesuaian struktural yang baru. Bank Dunia, IMF terus menerus menekan pemerintahan Figueres untuk melaksanakan program, bersikeras pada pelaksanaan tindakan-tindakan seperti mem-PHK 8000 pekerja sektor publik dan menaikkan pajak penjualan dan pajak bahan bakar.

Kesimpulan
            Sementara stabilitasi politik Kosta Rika semakin limbung, tingkat bantuan asing yang istimewa dan standar hidup yang relatif tinggi seharusnya membuat negara menjadi ­­­­­­­­­­­­­­suatu “skenario kasus terbaik”bagi penerapan kebijakan kebijakan Penyesuaian Struktural, Progam Penyesuaian Struktural tidak membuat Kosta Rika keluar dari krisis dan menjadi lebih stabil. Sebaliknya, kondisi sosial dan ekonomi Kosta Rika terus turun selama dekade yang lalu dan telah mengikis tradisi demokratis negara tersebut, sebuah tradisi yang secara konsistem diekspresikan oleh rakyat dari berbagai segmen penduduk.
            Jika Kosta Rika ingin keluar dari situasi ini, pemerintahnya mesti di berikan kebebasan bergerak oleh lembaga lembaga keuangan international untuk merespons tuntutan masyarakat bagi suatu kumpulan kebijakan kebijakan ekonomi yang baru.

 VI
Membujuk Untuk Memproduksi Obat Bius Ilegal :
Pengalaman Bolivia
Tony Avirgan, Laura Parsons & Ross Harmond

            Pada tahun 1985, kebangkrutan ekonomi melanda Bolivia, dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia sehinga mengakibatkan mata uang hampir tidak bernilai. Bisnis-bisnis tutup dan pengangguran meningkat. Setelah berkonsultasi dengan Bank Dunia dan IMF, maka disetujuilah sebuah program Penyesuaian Struktural untuk Bolivia, guna menata kembali ekonomi. Rencana tersebut didukung oleh Dekrit Presiden 21060 pada Agustus 1985, dan secara resmi mengumumkan Kebijakan Ekonomi Baru :   menghapuskan pembatasan import dan eksport; menetapkan tingkat perdagangan tunggal dan fleksibel; membekukan upah sektor publik selama 4 bulan, (kemudian dikurangi sampai 3 bulan); memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan Negara 1 bulan untuk menggemukkan program-program rasionalisasi (yaitu pemecatan) staf; memperkenalkan “kontrak bebas” pada semua firma, mengijikan manajemen untuk mempekerjakan dan memecat semuanya. Banyak Dekrit telah dirancang untuk menggerakkan ekonomi untuk mendorong eksport dan import serta mendorong investasi asing dan lokal.

Hasil
            Ekonomi sekarang Bolivia menjadi menyedihkan dibandingkan satu decade sebelumnya. Terapi kejut yang menghapuskan pekerjaan, kontrol harga dan tunjangan-tunjangan pekerja dan berakhir dengan hiperinflasi sekaligus menjadi awal dari resesi.  Ekonomi yang berjalan lamban, bagaimanapun juga mengangkat perkembangan ekonomi. Liberalisasi impor membuka pintu bagi kompetisi dengan barang-barang murah, barang-barang manufaktur impor dan akibatnya bangkut lebih dari 120 pabrik lokal. Selanjutnya suatu tampilan diluar angka-angka makro ekonomi terhadap ekonomi riil memberikan suatu indikasi yang lebih jelas, mengapa rakyat Bolivia menderita dibawah kebijakan penyesuaian yang dipaksa dari luar.. Banyak pertambangan dan pabrik milik Negara ditutup dan pegawai di PHK, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran dan pertumbuhan yang cepat dalam kegiatan sektor informal. Karena upah anjlok dan tumbuhnya ketidakamanan kerja serta pelayanan sosial berkurang, rakyat Bolivia tenggelam ke dalam jurang kemiskinan dan masyarakat menjadi semakin terpolarisasi. Stabilitas ekonomi telah gagal menarik investor dan privatisasi perusahaan negara hilang perlahan karena kurangnya pembeli potensial. Negara menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri dan secara resmi tidak mengakui pemasukan dollar dan kokain.


Meningkatkan Kemiskinan Di Pedesaan
            Program penyesuaian di Bolivia menghancurkan, terutama pada petani kecil. Program tersebut telah menyebabkan sebagian besar kredit dan investasi pedesaan beralih pada kegiatan-kegiatan agrobisnis dan pada petani dalam skala besar-menengah yang berproduksi untuk eksport. Salah satu bank yang biasanya memberikan pinjaman kepada petani kecil yaitu Banco Agricola Boliviano telah ditutup, karena tingkat suku bunga rata-rata diatas 20% pertahun. Kaum tani Bolivia hanya menerima 4%dari kredit yang disediakan oleh negara, disamping fakta bahwa para petani memproduksi 70% dari hasil pertanian dinegara tersebut. Pada saat yang sama, subsidi bahan bakar minyak dipotong, sehingga mengakibatkan peningkatan biaya transport produk pertanian. Anjloknya produksi pangan dan meningkatnya kemiskinan pedesaan merupakan akibat dari pelaksanaan program Penyesuaian Struktural Bolivia.

Menyesuaikan Para Petani Dengan Koka
            Wilayah pegunungan Andes Amerika Latin merupakan sumber terbesar kokain dunia. Selain milliaran dollar yang dikeluarkan dalam upaya mengikis dan melarang perdagangan kokain yang disebut dengan program “pembangunan alternative”, perang terhadap obat bius telah gagal menahan arus narkotika diwilayah ini.  Selama 3 tahun pertama Kebijakan Ekonomi Baru, produksi kokain di Bolivia meningkat 13% lebih cepat dari hasil pertanian komersial manapun. Kenyataannya harga yang didapatkan para petani hasil pertanian eksport yang legal tidak kompetitif dengan harga kokain. Lebih ironis lagi kokain merupakan hasil pertanian eksport yang tidak membutuhkan modal dalam jumlah besar.
           
Pengembangan Alternative
            Lebih dari 4 tahun Amerika Serikat telah mengeluarkan dana sebesar US$ 2 milliar dalam upaya memberantas produksi obat bius. Banyaknya uang yang dikeluarkan untuk mendukung program penyesuaian yang memberikan insentif kepada petani untuk menanam hasil pertanian eksport non tradisional seperti lada dan kacang macademia. Pengembangan alternative menjanjikan keuntungan besar atas hasil pertanian yang baru, namun ketika panen tiba dan pasar sulit didapatkan, USAID menerapkan daftar yang sama hasil pertanian eksport yang disetujui di seluruh Amerika. Hasilnya supply yang berlebihan dan harga yang lebih rendah bagi produsen.

Reaksi Masyarakat
            Kesabaran masyarakat terhadap program reformasi ekonomi semakin menipis. Pada tahun 1994, parlemen Bolivia meloloskan rancangan undang-undang privatisasi, sama dengan rancangan undang-undang yang menyetujui rencana yang didanai oleh Bank Dunia untuk mereformasi sistem pendidikan. Ketika pemerintah mulai melaksanakan reformasi, ketidakpuasan penduduk berkembang. Sampai bulan April 1995, para guru menentang klausul antis erikat dalam RUU reformasi pendidikan dan melakukan pemogokan.

Kesimpulan
            Setelah satu decade lebih, fakta menunjukkan bahwa Program Ekonomi Baru telah meningkatkan kemiskinan dan gejolak sosial. Bolivia semakin terjerumus dalam Penyesuaian Struktural. Reformasi ekonomi telah membuat petani kecil tidak terlibat dalam produksi pangan dipasar lokal. Sementara upah dan lapangan pekerjaan anjlok. Petani tidak mempunyai alternative kecuali beralih pada produksi koka.
            Tekanan internasional bergandengan dengan resiko pemberantasan menyebabkan petani koka dihadapkan pada resiko yang berbahaya. Para petani membuka opsi yang perlu dipertimbangkan, yaitu bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka, kecuali kebijakan Penyesuaian Struktural yang membatasi opsi dan menyebabkan kehidupan semakin miskin dan diberantas oleh mereka sendiri.

VII
Munculnya Suatu Alternatif : Pengalaman El Salvador
Roberto Rubio & Karen Hansen-Kuhn

Ketika Meksiko mengalami krisis, adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengkaji ulang penyesuaian struktural yang didesak oleh Bank Dunia, IMF dan lembaga keuangan lainnya serta masyarakat menginginkan adanya program-program alternatif yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan yang adil dan berkesinambungan layak dipertimbangkan dengan serius. FUNDE (Yayasan Pembangunan Nasional) mengeluarkan draf berjudul “Sebuah Agenda Ekonomi Nasional Baru untuk Elsavador”  mengkritik model neoliberal dan merekomendasikan serangkaian tindakan-tindakan yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan demokratis, adil dan berwawasan lingkungan.

Latar Belakang: Pertumbuhan atau Pembangunan?
Mantan Presiden Alfredo Christiani, mulai melaksanakan stabilisasi ekonomi dan kebijakan-kebijakan struktral tak lama setelah memegang pemerintahan pada tahun 1989.  Bentuk-bentuk kebijakan struktural yang dilakukannya antara lain menghapuskan kontrol harga, meningkatkan tarif air, listrik dan transportasi serta menata ulang sistem pajak. Pada Agustus 1993, Bank Dunia membuat daftar prestasi-prestasi besar dari babak pertama penyesuaian struktural di El Salvador: uinfikasi tingkat perdagangan, unifikasi dan pengurangan tingkat tarif, penyederhanaan sistem pajak nilai tambah, privatisasi beberapa bank milik pemerintah, melaksanakan reformasi sistem pertanian, dan pengelolaan suatu dana pengelolaan Dana Investasi Sosial untuk “mengurangi dampak negative penyesuaian struktural yang poptensial terhadap masyarakat miskin. Namun pertumbuhan ekonomi di El Salvador bersifat eksklusif karena hanya memperkaya segolongan kecil penduduk. Sementara masyarakat miskin dan para petani ditinggalkan.  kesenjangan yang semakin lebar di dalam hal kekayaan dan pendapatan merupakan penyebab utama dari perang sipil di negara tersebut. Memberi dampak pada kaum perempuan, karena mayoritas pekerjaan-pekerjaan tak stabil di pabrik-pabrik manufaktur-ekspor. Progam neoliberal di bidang lingkungan hidup demikian berat dirasakan khususnya oleh kaum perempuan, yang biasanya lebih terlibat ketimbang laki-laki di dalam dinamika ekosistem di mana mereka hidup. Berkurangnya suplai air dalam produksi pertanian dan pengerusakan hutan, sehingga sangat mepengaruhi kaum perempuan pedesaan atau perempuan dari zona miskin kota yang mengangkut air setiap hari.
Pinjaman Penyesuaian Struktural Bank Dunia, yang disetuiui pada  23 Agustus 1993, yang mewajibkan pemerintah untuk "memodernisasi”  sektor publik melalui desentralisasi, privatisasi dan deregulasi; meningkatkan manajemen pengumpulan pendapatan sektor publik, pembelanjaran dan personil; dan meningkatkan jumlah hal-hal yang menjadi sasaran pajak tambahan nilai. Juga termasuk syarat-syarat yang berhubungan dengan reformasi-reformasi sektor financial dan sektor sosial

Alternatif sedang Berproses
Untuk meningkatkan perkembangan terhadap sektor-sektor produksi nasional, menurut FUNDE ada tiga prinsip strategis, yaitu pencantuman semua yang disisihkan dari model sekarang, pengaktifan kembali  produksi; mencipatakan syarat-syarat yang perlukan bagi para produsen untuk meraih keuntungan; dan konversi ekonomi, mengarah kepada peningkatan ke dalam produktivitas ekonomi, sosial dan ekologi. Menekankan pentingnya kebijakan-kebijakan spesifik membangun yang sesuai bagi produsen-produsen industrial dan pertanian berskala kecil, menengah dan besar, begitu juga koperasi-koperasi, para konsumen, pekerja upahan, dan sektor publik. Semua itu saling berhubungan dan mempengaruhi oleh karena itu diperlukan kebijakan yang konfrehensif.



Menyebarkan Keseluruhan Kekayaan dan Pendapatan Ekonomi
Dalam rangka mengurangi konsentrasi kekayaan, FUNDE mengusulkan supaya privatisasi perusahaan-perusahaan publik dirancang untuk mempromosikan redistribusi aset-aset, bersikeras bahwa para buruh dan sektor-sektor dari penduduk yang terkait diberi informasi yang lengkap dan setiap saat mengenai penjualan aset-aset publik dan partisipasi masyarakat. FUNDE juga merekomendasikan diberlakukannya undang-undang "kompetisi bebas" untuk mencegah monopoli-monopoli dan oligopoli-oligopoli yang menyimpangkan kompetisi sehingga mengakibatkan munculnya harga-harga barang dan jasa yang spekulatif. Sistem finansial sendiri akan dibuka untuk mempromosikan kempetisi, dan tingkat bunga dibuat untuk lebih merangsang investasi produktif ketimbang investasi spekuIatif.
Sehubungan dengan distribusi kekayaan, FUNDE juga mengusulkan kebijalan-kebijakan untuk meredistribusi pendapatan dengan memperkuat serikat-serikat buruh dan meningkatkan upah di seluruh negeri. Hal ini dilakukan untuk mendorong serikat-serikat buruh agar mempunyai  posisi tawar yang lebih efektif guna meningkatkan upah yang lebih baik bagi peningkatan produktivitas.

Pembangunan Berkelaniutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup
FUNDE mengusulkan program massal penghijauan dan konservasi tanah, perubahan dalam struktur institusional legal dan meningkatkan standar hidup penduduk juga diharapkan dapat membuat mereka berpartisipasi secara efektif dalam melestarikan dan melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan sumber daya alam mereka. Peningkatan standar hidup mayoritas penduduk, untuk dapat membantu tingkat partisipasi yang lebih efektif di dalam pemulihan basis sumberdaya alam negeri.

Mendahulukan Kebutuhan-Kebutuhan Iokal dan Ekonomi yang Riil
            Di dalam proposalnya, FUNDE juga menekankan petingnya mengurangj ketergantungan pada sumber daya-sumber,  daya eksternal dan mengingatkan ruang gerak bagi pogram pembangunan nasional yang sesungguhnya. Selain itu FUNDE mengusulkan suatu proses selektif dan hati-hati mengenai industrialisasi subtitusi impor, memberikan perlindungan impor secara temporer, dan insentif-insentif bagi industri-indusui nasional strategis dalam rangka mengihindari kebangkrutan massal saat mereka mulai berkompetisi dengan korporasi-korporasi transnasional.

Kesimpulan
Masalah-masalah stuktural yang serius di dalam ekonomi tidak akan diatasi dengan pendekatan yang mengurangi kebijakan ekonomi untuk mengontrol inflasi, terutama jika faktor-faktor eksternal seperti aliran dolar dan kehadiran oligopoli-oligopoli merupakan penyebab dari kenaikan harga. Dengan demikian, kebijakan ekonomi harus diarahkan kepada pencapaian transformasi struktural ekonomi.
FUNDE menekankan, kebijakan ekonomi tidak bisa dirumuskan dengan membuat target-target peningkatan-peningkatan di dalam indikator-indikator makro ekonomi, namun lebih cenderung melalui suatu dialog yang aktif di kalangan semua sektor masyarakat.

VIII
Brasil : Saatnya Revolusi
(Wawancara  dengan Luis Ignacio “Lula” Da Silva)

Luis Ignacio adalah calon presiden Brasil. Luis Ignacio mengatakan  sangatlah penting untuk mempertahankan politik proteksionisme pada waktu tertentu sehingga tiba saatnya pada level yang setara dengan pesaingnya. Selanjutnya bahwa perlu adanya batas-batas negara, sekalipun ada kebebasan, namun brasil membuka dan memberikan dukungan terhadap penanaman modal bisnis asing.
Mengenai kondisi kaum buruh dan kaum miskin Luis Ignacio menyampaikan bahwa brasil harus diperbaiki dengan jalan meredistribusi pendapatan, karena jumlah uang yang dibayarkan sebagai upah adalah 50% dari pendapatan nasional. Namun saat ini hanya tinggal 35%. Daya beli upah minimum 25%. Cara meredistribusi pendapatan dapat dilakukan secara otomatis atau sekedar dengan membuat peraturan perundang-undangan. Langkah yang harus di tempuh adalah : memodali sumberdaya-sumberdaya di sektor publik agar dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja terutama di lingkup pelayanan sosial seperti pedidikan da kesehatan; reformasi agrarian; dan daya beli kaum buruh harus dikembalikan seperti kondisi awal dan nasionalissasi industri.

Sumber : Robinson et all, 2001. Hantu Neoliberal. Terjemahan Irvan, Uung & Ken Budha Kusumandaru. C.Books, Jakarta.


Materi Ekonomi Politik Pembangunan


BAGIAN II
KOMPLIK KEPENTINGAN, KEKUASAAN DAN EKONOMI POLITIK
OLIGARKI  DAN  KAPITALISME  KASUS INDONESIA
Dari Buku “Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia
Pasca – Soeharto”
By Vedi R Hadiz
Di resume oleh : Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si

PENGANTAR
Perkembangan kapitalisme industri modern di segenap penjuru Asia sepanjang empat dekade terakhir ini berlangsung di bawah rezim politik dan ekonomi yang bersifat intervensionis, otoritarian, dan predatoris. Umumnya, bagi kaum neoliberal maupun penganut teori Marxis, Sejalan yang tampaknya merupakan penyimpangan terhadap teori konvergensi liberal itu dipandang sebagai suatu periode transisi, di mana negara bertindak sebagai wakil dan pelindung dari civil society / kelas menengah / kaum borjuis yang masih dalam proses inkubasi. Dengan kata lain, periode ini merupakan proses industrialisasi terlambat yang membutuhkan perlindungan dan subsidi negara di bidang ekonomi. Padahal, Bank Dunia mengatakan bahwa tugas Negara-negara developmentalis hanyalah sekadar memfasilitasi pasar dan mengantisipasi keputusan-keputusan pasar. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kapitalisme modern pada dasarnya dapat berlangsung di
dalam berbagai kerangka institusional-mengingat, ‘kapitalisme Asia' bukan sekadar suatu tahap transisi, melainkan 'dari bentuk lain kapitalisme itu sendiri. Pandangan ini tentu saja disukai oleh kebanyakan pemimpin Negara-negara industri Asia yang berpendapat bahwa perekonomian yang dibangun melalui negara yang kuat, berdisiplin sosial, serta mengacu pada nilai-nilai kolektif tidak saja merupakan hal yang mungkin dilakukan, tetapi juga merupakan sebuah pilihan yang justru lebih baik bagi pertumbuhan dan kekokohan negara, dibandingkan format masyarakat demokrasi liberal yang dianggap sedang mengalami  kemerosotan.
Bagi kebanyakan kaum neoliberal, krisis ini membuktikan adanya inefisiensi dan disfungsi yang inheren dalam perekonomian yang didominasi oleh Negara-negara yang terlalu intervensionis. Faktor-faktor ini menciptakan kronis pemburu rente, yang mendistorsi efisiensi penggunaan alokasi sumber
daya dan menghasilkan suatu rezim yang diberati utang dan investasi berlebihan (over-investment.) Situasi ini pada gilirannya memancing masuknya para spekulan pasar modal. Krisis ini merupakan sebuah peringatan, bahwa bangsa-bangsa Asia tidak bisa menahan masuknya gelombang pasar liberal yang bersifat pasti.  Michael Camdessus, negeri-negeri ini tidak dapat menikmati keuntungan dari pasar modal grobal tanpa memegang teguh disiplin pasareng.
Peristiwa tahun 1997 dan 1998 merupakan konsekuensi dari kerapuhan dan  kepanikan finansial bukan disebabkan karena faktor internal, akan tetapi mereka mengkritik IMF, dan mengganggu stabilitas melalui kebijakan-kebijakan yang tidak tepat, terutama terutama melalui pemaksaan pengetatan fiscal. Namun bagi ekonom neo-klasik maupun ilmuwan politik neo-modernis, jatuhnya Indonesia ke dalam chaos lebih disebabkan oleh respons kebijakan yang tidak tepat. Kegagalan memelihara stabilitas politik dan ketertiban di masa terjadinya krisis, membuat investor-investor asing lari keluar. Tidak ada keraguan lagi bahwa krisis ekonomi di Indonesia telah dipercepat oleh spekulasi, kepanikan dan pelarian modal, ke dalam sistem pasa keuangan global yang sangat rapuh dan mobil.
Pemain dan manajer pasar modal menyuntikkan dana ke dalam proyek-proyek acapkali bergantung pada dukungan politik ketimbang kelayakan komersial. Menurut Jeffrey Winters, ketika krisis nilai tukar terjadi, berbagai sumber modal finansial global baru yang sangat mobil-yang merasa tidak berkewajiban untuk menyokong kediktatoran yang sedang sakit itu dengan cepat berubah haluan dan senang hati angkat kaki sesegera mungkin. Ketika modal lari pemerintah tidak saja gagal untuk mempertahankan batas patokan nilai tukar, posisinya pun tidak lagi memungkinkan untuk mengintervensi atas nama perusahaan-perusahaan dan badan-badan pemerintah yang sedang menggelepar.
Kontradiksi-kontradiksi di dalam rezim ekonomi yang disertai ketegangan politik mengalami krisis utang, perbankan dan berbagai dunia usaha mengalami krisis dan hanya bisa disokong melalui intervensi politik, dan pemerintah dan berlanjut aliran masuk modal pinjaman jangka pendek. Terjadi pengaturan-pengaturan keuangan dan politik yang tidak lagi memungkinkan melanjutkan sistem kapitalisme politik yang tidak kenal batas yang telah menciptakan pertumbuhan cepat dan menyediakan semen perekat bagi hegemoni politik yang ternyata tidak kokoh. Begitu aliran pinjaman jangka pendek terhenti dan pemerintah tidak mampu lagi mengeruk dari klien-klien dunia usaha melalui kekebalan hukumnya, maka sistem ekonomi yang lemah dan rapuh itupun telanjang tanpa kekuatan.
Kendatipun IMF mampu memaksakan kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan reformasi terhadap perekonomian dan berbagai lembaga pemerintahan, namun para pembaharu menghadapi resistensi keras dalam upaya mereka untuk menutup bank-bank yang tidak likwid, termasuk memaksa kelompok-kelompok bisnis yang kuat untuk menyerahkan asset-asetnya. Reformasi gagal untuk menghasilkan revolusi liberal, tahun 1965, dilucuti kapitalisme dibawah komando Soekarno dan dibukanya Indonesia bagi investasi dan bantuan asing secara ironis telah mengkonsulidasikan otoritarisme politik dan kapitalisme Negara. Program-program reformasi dibidang keuangan dan rezim-rezim perdagangan serta integrasi yang lebih mendalam dengan pasar-pasar keuangan global yang menyusul anjloknya harga minyak tahun 1980-an, menghasilkan transformasi menuju sistem pasar liberal. Keadaan ini justru menimbulkan pergeseran dari monopoli publik kepada monopoli swasta dan pengendalian kekuasaan Negara oleh kepentingan koalisi-koalisi oligarki yang begitu kokoh: suatu bentuk kapitalisme raja rampok yang tidak dibatasi hukum.
Dalam pandangan neoliberal, jalan menuju ekonomi pasar, yang dipandang sebagai suatu entitas abstrak yang digerakkan oleh hokum efisiensi yang berifat internal dan universal, secara terus menerus diganggu oleh para pejabat-pejabat predatoris dan koalisi-koalisi pemburu rente yang eksistennya tergantung pada operasi potong kompas mereka yang begitu bebas. Kaum liberal mengalami kesulitan dalam mengenali musuh-musuhnya serta siapa yang menentukan dan menggerakkan agenda reformasi. Secara ironis dan tidak terelakkan, mereka tiba pada kesimpulan bahwa Negara harus memainkan peranan.
Dalam kasus Indonesia para ekonom neoklasik dan teoritisasi neomodernis melihat rezim Soeharto dalam konteks konflik antara teknokrat-teknokrat rasional dan koalisi-koalisi predatoris. selanjutnya teknokrat-teknokrat muncul sebagai pahlawan yang acapkali memegang otoritas di dalam masyarakat dan pemerintahan, menyandarkan diri pada goncangan-goncangan ekonomi untuk memaksa para pemimpin politik agar menerima rekomendasi-rekomendasi mereka guna melakukan penyesuaian struktural. Munculnya koalisi antara Negara dan klas dominan, menciptakan hubungan yang terstruktur dengan para investor dan pemberi pinjaman internasional, pengaturan-pengaturan otoritarian dan predatoris terbukti sangat kompetatibel dengan modal global. Bangkitnya suatu koalisis yang didasarkan kepada keluarga-keluarga bisnis dan politik serta perusahaan-perusahaan konglomerat besar yang muncul dari aparat negaa, memiliki kemampuan merambah ke pasar modal. Dengan mengambil alih kepemilikan Negara, oligarki-oligarki publik dan swasta baru ini secara efektif menciptakan suatu sistem ekonomi yang dibebani pinjaman, investasi berlebihan dan tidak dibatasi hukum.
Rezim yang mendominasi kehidupan politik Indonesia sejak tahun 1965, dipahami dalam sudut pandang ini bukan sebagai manipestasi pergulatan antara ketertiban dan ketidak tertiban dan bukan pula antara rasionalitas universal dan kepentingan pribadi, melainkan manifestasi yang mempresentasikan bangkitnya suatu koalisi kompleks antara Negara dan kekuasaan kelas dominan. Koalisi ini mampu membangun kekuasaan di dalam perekonomian kapitalis yang sedang berekspansi melalui pendapatan minyak yang berlimpah dan suatu hubungan sangat terstruktur dengan para investor dan pemberi pinjaman internasional. Pengaturan-pengaturan otoritarian dan predatoris terbukti sangat kompatibel dengan modal global.
Tercerai berainya Indonesia sesungguhnya merupakan suatu metamorphosis kekuasaan yang bersifat mendasar pada decade 1970-an dan 1980-an yang memperlihatkan bangkitnya suatu koalisi yang didasarkan kepada keluarga-keluarga bisnis dan politik perusahaan-perusahaan konglomerat besar yang muncul dari aparat Negara itu sendiri, yang memiliki kemampuan merambah ke pasar modal global baru yang sangat mobil. Dengan mengambil alih kepemilikan Negara, oligarki-oligarki publik dan swasta baru ini secara efektif menciptakan suatu sistem ekonomi yang dibebani penjaman (over borrowed), investasi berlebihan (Over invested) dan tidak dibatasi hukum
Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentralis ke desentralisasi, memungkinkan terbentuknya koalisi-koalisi berdasarkan agenda neoliberal, dalam kontek runtuhnya otoritas sentral Negara, berbagai agenda yang berlawanan kini saling bersaing, terdapat peluang-peluang bagi kepentingan serta kekuatan populis dan lokal untuk memapankan diri dalam spectrum kekuasaan, khususnya dalam konteks desentralisasi. Krisis Indonesia harus dipahami dalam konteks pertarungan politik yang berkepanjangan untuk membentuk dan mendominasi agenda politik dan ekonomi. Paham nasionalisme-ekonomi Negara, kapitalisme politik predatoris, populisme reaksioner, dan radikal saling berlomba dengan liberalism.

KAPITALISME NEGARA  DAN  PEMERINTAHAN  OTORITARIAN: MIMPI BURUK OLIGARKI
Perekonomian lama telah mengalami pelapukan pada decade 1950-an, para broker kekuasaan politik dan ekonomi baru Indonesia terjun ke dalam suatu pertarungan untuk memberi bentuk rezim-rezim politik dan ekonomi republik ini. Pada pasca colonial Indonesia liberalisme di dalam perkembangan mengalami hambatan, yang pada akhirnya yang berlaku adalah suatu perpaduan kompleks antara nasionalisme ekonomi yang bersifat Negara sentris dan oligarki predatoris yang mengumpul disekitar Negara beserta korps birokrat-politisnya.
1.    Pemerintahan Otoritarian
Pada akhir 1950-an Soekarno merangkul nasionalisme yang melayani kepentingan-kepentingan kelompok yang berakar secara mendalam dan kongkret. Meningkatnya kontrol kehidupan ekonomi oleh Negara dan para pejabatnya di legitimasi dengan prinsip bahwa Negara memiliki suatu peran ekonomi yang sah dalam menjamin kepentingan nasional dan kekuatan-kekuatan pasar seyogyanya mengalah pada tujuan-tujuan sosial yang lebih besar. Posisi Negara sebagai penjaga kepentingan umum diseluruh masyarakat akhirnya secara progresif dilembagakan dalam suatu sistem otoritarisme korporatis, yang merangkul semua aktivitas politik di dalam lembaga-lembaga Negara yang disepakati dan menolak legitimasi dari oposisi.
Menjelasng pertengahan 1960-an perekonomian agricultural ekspor warisan colonial mengalami keruntuhan, dan menyisakan kepada Indonesia suatu infrastruktur yang lapuk, utang yang menggunung, inflasi besar-besaran dan tanpa sumber modal investasi yang nyata. Penguasan baru Indoensia mencengkramkan kekuasaannya atas politik dan ekonomi dengan momen yang penting penandatanganan kesepakatan dengan kekuatan-keuatan barat untuk menyediakan aliran bantuan luar negeri dan peluncuran reformasi yang memungkikan investasi asing masuk ke bidang ekplorasi sumberdaya alam dan sektor manufaktur, substitusi impor yang sedang tumbuh.  Di bidang politik, Soeharto memperluas dan menyaring  kembali prinsip-prinsip organik dan lembaga lembaga korporatis yang didirikan di era Soekarno. Para pejabat negara memaksakan otoritas mereka tidak hanya melalui lembaga-lembaga koersif aparat keamanan dan kontrol yang meluas melalui birokrasi negara, melainkan juga lewat sederetan organisasi massa utama dan partai politik pemerintah, Golkar. Melaiui Golkar, Soeharto dan militer mampu mengendalikan dan mendominasi pemilihan umum dan menyediakan suatu saluran bagi rekrutmen bagi para pialang politik dan pengejar karir dari luar militer dan birokrasi negara. Disektor perbankan pemerintah memperkenalkan plafon kredit dan berbagai program pinjaman bersubsidi, yang secara siginifikan meningkatkan kontrolnya terhadap alokasi kredit.
2.    Bibit-bibit Oligarki
JenderalJenderal dan para menteri era Soekarno dan era awal Soeharto melalui klien-klien bisnis melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga ‘pemegang kunci gerbang’ seperti departemen kehutanan, departemen perdagangan, Bulog, Pertamina, para birokrat politik berkuasa dapat membagikan-bagikan lisensi perdagangan, kredit bank negara, konsensi-konsensi kehutanan dan kontrak-kontrak pasokan. Hubungan tersebut bersifat simbiosis, dimana akses kepada perekonomian ditukar dengan dana-dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik atau pribadi dari para penjaga pintu gerbang Soeharto.
Dalam kondisi demikian yayasan-yayasan banyak didirikan untuk kepentingan melindungi dan menyediakan sumber dana untuk kepentingan anggaran Negara. Yayasan ini merupakan persilangan atau gabungan antara sektor publik dan privat: kepemilikan Negara melalui para pejabat. Tahun 1980-an para penjaga ‘pintu gerbang’ Soeharto mulai membangun kerajaan-kerajaan bisnis, dan beraliansi dengan klien-klien bisnis Cina. Mereka dilindungi dari persaingan internasional melalui kebijakan-kebijakan restriksi perdagangan, lisensi dan investasi.

KEJAYAAN OLIGARKI
Sejak tahun 1986 dan selanjutnya, para teknokrat Indonesia berhasil membuat reformasi kebijakan, dengan tujuan memacu sektor manufaktur ekspor yang sedang tumbuh, serangkaian monopoli impor dicabut, termasuk yang paling menguntungkan di bidang plastic dan baja dipegang oleh tokoh-tokoh seperti Bob Hasan dan Liem Sio Liong. Demikian juga sektor perbankan pemerintah melakukan reformasi sejak tahun 1983 dan 1988 di dengan  menghapuskan kontrol terhadap suku bunga domistik dan membuka pintu bagi banjirnya bank-bank swasta. Monopoli di sektor publik dalam bidang pembangkit daya, pelabuhan dan jalan raya, serta telekomonikasi dan televise yang sejak lama dianggap sensitif diahpuskan. Pemekaran bisnis tidak berlangsung di dalam pasar liberal yang didefiniskan oleh hokum dan peraturan.
Deregulasi tersebut terkonsentrasi pada sektor-sektor barang perdagangan, sementara perusahaan-perusahaan konglomerat tumbuh subur di pasar domistik, berupa kartel-kartel perdagangan dan dilindungi oleh kontrol harga dan rezim lisensi yang bersifat eksklusif. Monopoli terdapat ditangan swasta yang terus mendapat perlindungan dari Negara otoritarian, akses kepada dunia bisnis tetap berada ditangan lapisan-lapisan para penjaga gerbang di dalam pemerintahan dan sistem perbankan.

1.    Mengamankan Sektor Ekonomi
Sektor-sektor ekonomi penting tetap kebal dari deregulasi, sektor ini adalah dimana para konglomerat dan keluarga-keluarga bisnis politis melakukan operasi yang paling menguntungkan. Kartel-kartel perdagangan domistik terus bertahan dibidang industry semen, kertas, kayu lapis dan pupuk. Apkindo, suatu asosiasi yang diwajibkan bagi para produsen kayu lapis yang diketuai oleh Bob Hasan, terus tumbuh subur dengan kekuasaan untuk menetapkan harga dan kontrol, harga kuota ekspor, sementara Liem Sioe Liong mempertahankan sebuah monopoli menguntungkan dibidang penggilingan tepung.
Berikutnya sektor perbankan telah dideregulasi  memungkinkan perusahaan-perusahaan konglomerat dan keluarga-keluarga bisnis-politik untuk mendirikan bank dengan modal relative kecil dan dengan mengabaikan batasan legal limits dan aturan-aturan lainnya. Bank-bank ini beroperasi sebagai sapi perah dana tunai pribadi bagi perusahaan-perusahaan lain di dalam kelompok yang sama, dan kepada perusahaan-perusahaan ini paket-paket pinjaman ditujukan.  Dalam posisi demikian monopoli publik menjadi oligopoli swasta yang disponsori Negara, dan keluarga Soeharto menjadi pemain utama. Perekonomian tumbuh secara meyakinkan bersamaan dengan meningkatnya beban utang luar negeri dan tingkat kredit macet yang terjadi di bank-bank domistik.

2.    Penguasaan Kendali Negara
Dari Koalisi-Koalisi baru antara oligarki ddan publik ini tidak hanya menerapkan kekuasaan terhadap Negara dan para pejabatnya, melainkan juga mengakkan dominasi politk yang lebih luas sebagai bagian  dari suatu koalisi kekuasaan yang dibangun di sekitar keluarga Soeharto, ini artinya otoritas Negara semakin dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan komersial dari koalisi-koalisi bisnis politik itu ketimbang oleh kepentingan-kepentingan kelembagaan dari para pejabat Negara atau kepada tujuan-tujuan liberal. Gambaran tahun 1990-an membuktikan keseluruhan dari kolusi antara para pejabat, peminjam, dan patron-patron politik yang berkuasa dalam alokasi kredit dari bank-bank pemerintah.
BBPC bentuk monopoli tata niaga cengkeh yang dikendalikan oleh Tommy Soeharto menghadapi kesulitan, masuk dalam suatu spiral perseteruan yang makin mendalam dengan para produsen cengkeh maupun pabrik-pabrik rokok yang menjadi korban utama. Menurut pengkritik liberal dikalangan klas menengah perkotaan Indonesia yang sedang tumbuh dan di bank dunia, kemunculan konglomerasi di Indonesia bukan melalui kompetisi pasar terbuka, melainkan sebagai hasil korupsi; kolusi dan nepotisme. Ini bukan saja tidak efisien, melainkan juga terkonsentrasi hanya disektor-sektor barang non perdagangan yang diproteksi, tidak menambah manfaat pada daya saing Indonesia secara global. Dalam kondisi keterpurukan Soeharto terpaksan bergerak, secara terbuka membedakan antara kebijakan-kebijakannya dengan liberalism persaingan bebas dan menunjukkan langkah-langkah yang telah diambil selama bertahun-tahun dalam mengurangi kemiskinan.

3.    Kemenangan Politis: Pergulatan-Pergulatan di dalam Negara
Liberalisasi ekonomi di Indonesia tidak dibarengi dengan demokratisasi politik. Ia justru diikuti dengan penyelamatan dan penataan kembaii kerangka ororitarian korporatis yang ada, demi kepentingan koalisi para birokrat-politik yang berkuasa dan keluarga-keluarganya serta perusahaan-perusahaan konglomerat. Kerangka otoritarian itu sendiri awalnya dikonsolidasikan tahun 1973, ketika sederetan partai-partai yang saling bersaing dipaksa untuk berfusi menjadi hanya dua kelompok, yakni PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).  Partai-partai ini adalah kendaraan resmi masing-masing untuk kelompok nasionalis, Kristen, dan Sosialis serta untuk berbagai aliran Islam yang secara tradisional bersifat antagonis. Kedua entitas ini selalu memainkan peran subordinat terhadap Golkar yang pada praktiknya adalah partainya pemerintah. Pada tahun itu pula, organisasi-organisasi korporatis yang didominasi negara didirikan daiam rangka 'mewakili' berbagai kelompok civil society, seperti para pekerja, petani, dan pemuda. Namun dalam kenyataannya, upaya tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kontrol negara dan mencegah pengorganisasian mereka secara independen.
Tujuan jangka pendek koatrisi yang muncul pada tahun 1980-an adalah untuk mengendalikan negara demi tujuan untuk membangun dan menjaga kemakmuran pribadi kelompok-kelompok.  Namun pertama-tama ia harus mengendalikan kelompok militer dan birokrat-birokrat sipil untuk tunduk pada kemauan mereka, dan agar mendahulukan loyalitas kepada keluarga-keluarga kuat ini ketimbang loyalitas kepada lembaga-lembaga negara. Ini adalah upaya untuk menjamin bahwa monopoli-monopoli negara dibagikan ke pihak yang tepat dan untuk melindungi kepentingan-kepentingan oligarkis. Kedua, civil society harus tetap dilumpuhkan dan tidak terorganisasi, Akan tetapi upaya semacam ini menjadi rumit sehubungan dengan berkembangnya kelas menengah terdidik dan dengan meluasnya kelas pekerja perkotaan.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa koalisi-koalisi oligarkis baru ini  sesungguhnya membangun suatu cangkang politik (political shell) baru bagi diri mereka pada era 1980-an dengan membagi-bagikan kekuasaan Negara tanpa mendemokrasikannya. Perseteruan antara para pejabat militer dan partai yang dikendalikan melalui pemerintahan Soeharto terus berlangsung. Isu politik berduri (thorny) tentang suksesi telah memberikan dimensi lain bagi konplik antara militer dan Soeharto. Masalah kritis yang dihadapi generasi militer dan birokrat sipil yang berhasil memapankan diri sebagai kapitalis-kapitalis adalah bagaimana membangun hubungan baru dengan Negara. Elemen-elemen terdepan dari keluarga-keluarga birokrat-kapitalis dank lien berjuis besar dihadapkan kepada masalah, bagaimana membuat Negara akuntabel bagi kepentingan kelas merka. Pertarungan Golkar berupaya melakukan pergantian kepemimpinan pada para cendikiawan berpengaruh pada saat itu seperti Soeharto, Habibie, Sisti Hardiyanti Rukmana, yang tujuannya adalah memperkuat posisi Soeharto

4.    Kemenangn Politis Oligarki : terhadap Lawan-lawan Luar Negara
Di tahun 1980-an sampai hamper di tahun 1990-an lembaga-lembaga kehidupan politik, termasuk partai-partai politik, parlemen dan pemilu, masih menjadi instrumen kontrol Negara dan tidak menawarkan peluang bagi representasi kepentingan dan kedudukan di pemerintahan. Kehadiran undang-undang yang kontroversial tentang partai politik dan  organisasi massa yang diterbitkan tahun 1985, pada hakekatnya memformolasikan bahwa Negara hanya mengakui tiga partai politik: Golkar, PPP dan PDI. Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatn  juga mengkonfirmasi monopoli korporatis organisasi-organisasi ciptaan pemerintah dalam mewakili berbagai kepentingan sosial.
Oposisi politik berbasis civil society masih sangat dibatasi oleh ketidakmampuan mereka dalam membangun kendaraan organisasional yang efektif, yang dapat digunakan untuk melakukan tantangan terhadap kekuasaan Negara. Organisasi-organisasi buruh baru juga bermunculan, meskipun semua dipandang sebagai pengkhianat oleh Negara. Akan tetapi, warisan disorganisasi yang menyertai penghancuran Partai Komunis pada tahun 1960-an masih menjadi faktor pembatas bagi efektivitas gerakan buruh.

RUNTUH ORDE BARU
Ketika para spekulan mata uang asing mulai menyerang rupiah Indonesia pada awal Juli 1997, kerapuhan politik dan ekonomi orde baru tidak bisa ditutup-tutupi. Utang luar negeri sector swasta meningkat. Ketika pemerintah mengabaikan perlindungan terhadap rupiah, memicu pelarian modal oleh investor domistik. Sementara itu ketika bisnis swasta mulai gagal membayar utang-utang, bank-bank mengalami goncangan, dibebani kredit macet yang tidak tertanggung, dan tidak bisa lagi melayani kredit. Pemerintah sendiri kehabisan keuangan, rezim politik tak lagi mampu memeras kroni-kroni yang tidak likuid atau melindungi sistem dari tuntutan reformasi.

1.    Tercerai-berainya Ekonomi
Dihadapkan dengan cepatnya keruntuhan dunia usaha dan sektor perbankan serta krisis keuangan yang terus membayangi pemerintah Indonesia mengundang IMF tanggal 8 Oktober 1997. Kendali Soeharto tampaknya memperoleh kesan bahwa masuknya IMF dapat memadamkan api, namun realitas tidak seperti yang diinginkan. Sejak saat kedatangan IMF pemerintah terikat dengan perjanjian IMF, dan dikendalikan oleh kekuasaan IMF, dengan menggariskan kesepakatan untuk memenuhi program-program reformasi yang rinci. 
Sebuah keperihatinan lain bagi pemerintah adalah aggaran dibawah tekanan IMF untuk membendung pengeluaran, anggaran yang bersifat kontraksioner akan memaksa banyak perusahaan Indonesia jatuh bangkrut, pengurangan subsidi secara drastis pada  bahan pangan dan minyak menimbulkan gejolak sosial dan kerusuhan. Dalam pada itu nilai rupiah anjlok mencapai Rp. 16.000,- terhadap 1 USแนจ, Hal ini  memicu kepanikan pasar tradisional dengan melakukan penimbunan cadangan pangan dalam mengantisipasi gelombang inflasi yang tak terelakkan. Bagi Soeharto, melindungi bangunan kekuasaan lebih menjadi prioritas ketimbang menjalankan reformasi IMF. Upaya semacam ini terus dilakukan, bahkan dengan ongkos kian menurunnya kepercayaan internasional kepada Indonesia dan spiral kemerosotan rupiah. Kunci bagi situasi adalah rezim politik.

2.    Tercerai-berainya Politik
Kendati Indonesia terlempar ke dalam gelombang krisis ekonomi yang makin dalam, Soeharto pada mulanya terlihat begitu tidak tergoyahkan secara politik. Ini terbukti pada bulan Maret 1998, ketika dia berhasil mengorkestrasikan suatu pemilihan kembali dirinya dengan suara bulat oleh supra parlemen Indonesia, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Ini adalah tambahan lima tahun lagi masa pemerintahannya. Akan tetapi, di belakang rutinitas kemeriahan sidang MPR itu legitimasinya semakin terkikis ketika dia gagal menghentikan laju ketercerai-berainya ekonomi Indonesia serta keruntuhan dunia usaha dan lembaga-lembaga keuangan. Secara domestik dan internasional, Soeharto sendiri sekarang dipandang sebagai akar penyebab masalah ekonomi Indonesia ketimbang solusinya.
Dalam sebuah makalah Crouch mengisyaratkan bahwa kejatuhan Soeharto secara signifikan disebabkan pertambahan usia, yang telah mengurangi kapasitasnya memimpin dan kemampuannya untuk mengidentifikasi serta memecahkan masalah-masalah yang terjadi di tengah krisis ekonomi yang tiba-tiba. Ketidakmampuan dirinya untuk membedakan antara kepentingan-kepentingan keluarganya dan krooni-kroninya dengan kepentingan Negara. Mengikuti tuntutan-tuntutan reformasi IMF, sama artinya dengan terkikisnya kepentingan-kepentingan dan posisi yang kokoh dari oligarki yang telah dikonsulidasikan dibawah orde baru. Gerakan mahasiswa adalah faktor yang paling krusial dalam memobilitasi protes-protes melawan Soeharto, koalisi kepentingan baru yang kuat dan siap untuk mendesakkan agenda reformasi yang jelas, dalam kenyataan belum ada sama sekali.  Ketidakmampuan Soeharto di masa lalu untuk mengorganisasi basis kekuasaan yang tepat diluar aparat Negara. Golkar, sebagai partai pemerintah, tidak pernah benar-benar terbangun menjadi partai yang efektif dari golongan kaya dan berkuasa, dan oleh karena itu pelestarian kekuasaan oligarki selama ini tergantung pada seberapa lama Soeharto berkuasa.

REORGANISASI KEKUASAAN SETELAH KRISIS
Tidak diragukan lagi, peristiwa-peristiwa yang menyertai krisis 1997 secara telak telah merusak oligarki bisnis-politik. Tidak lagi mampu untuk berlindung kepada negara otoritarian yang sangat sentralistik untuk mendukung kepentingan-kepeningannya, mereka mendapati bahwa lebih sukar untuk beroperasi di dalam arena pemilihan umum, partai-parlai politik, dan parlemen yang tidak dapat diprediksi dengan mudah. Bersamaan dengan itu pula, perimbangan kekuatan segera berayun secara signifikan kepada kekuatan-kekuatan yang tidak sekadar bermaksud mereformasi lembaga-lembaga politik dan ekonomi, melainkan juga menyerukan untuk menuntut pertanggungjawaban keluarga-keluarga bisnis-politik dan para konglomerat lama. Dengan pengaruhnya yang begitu besar, IMF kini secara efektif menjadi bagian dari latar perubahan politik di Indonesia.
Badan-badan audit Negara direvitalisasi dan diberi otoritas baru untuk memeriksa perusahaan-perusahaan, bank-bank, dan kementerian-kementerian Negara. Badan-badan swasta yang didirikan untuk mengawasi aktivitas politik dan bisnis juga didirikan, sementara itu media massa yang vokal dan kerap dianggap mengganggu kini mengawasi berbagai aktivitas tokoh-tokoh publik dan kesepakatan-kesepakatan bisnis. Dalam bidang ekonomi konglomerat-konglomerat lama tetap menjadi satu-satunya pemain. Tidak ada aliran investasi asing yang masuk menggantikan konglomerat-konglomerat lama. Tidak ada borjuis domestic yang muncul untuk mendorong suatu revolusi neoliberal atau untuk merangkul sistem pasar melalui berbagai peraturan.

1.    Reorganisasi Kekuasaan Ekonomi : Restrukturisasi Utang dan
Rekapitulasi Bank-bank

Menjelang 1998, hamper semua pengusaha Indonesia tidak mampu lagi mengupayakan pembayaran utang.  Medan utama dari konflik ini adalah sektor perbankan. Manakala perusahaan-perusahaan ambruk, sektor perbankan dilanda oleh gelombang pinjaman tidak lancar, yang diperkirakan oleh Standar and Poor's sebesar 85 persen dari total pinjaman pada akhir 1999. Sebuah badan restrukturisasi perbankan, BPPN, didirikan bulan Januari 1998, untuk mengimplementasikan suatu rencana rekapitalisasi yang komprehensif. Menjelang pertengahan 1999, 66 bank swasta telah ditutup, sementara dua belas lainnya diambil alih oleh negara dan direkapitalisasi.  Untuk membiayai restrukturisasi ini, pemerintah menerbitkan obligasi-obligasi yang pada akhirnya memakan biaya yang ditaksir sebesar  87 USแนจ atau sekitar 82 % dari GDP Indonesia. Tugas BPPN dengan segera berubah dari menutup bank-bank yang lemah dan merekapitalisasi bank-bank yang berpotensi untuk bertahan hidup, menjadi mengamankan aset-aset dari para debitor dan menjualnya. Akan tetapi, menjelang pertengahan 2000, BPPN mengakui, hanya akan mengganti 20 persen dari  87 miliar US Dollar yang telah dibelanjakan pemerintah dalam program rekapitalisasi. Menjadi jelas bahwa para konglomerat tidak saja mampu bertahan, tetapi juga berada pada posisi yang kuat untuk menegosiasikan syarat-syarat masuknya mereka kembali ke perekonomian Indonesia.
Sejumlah besar bank yang menghindari penutupan atau pengambilalihan oleh pemerintah jelas-jelas tidak memiliki peluang besar untuk bertahan dan tidak memenuhi kriteria CAR. Akan tetapi masalah riil segera berubah, yaitu menjadi upaya memaksa para debitur untuk menyerahkan asset-asetnya guna menutupi biaya BLBI dan jaminan utang BPPN.  Masalah-masalah utang domistik tersebut tidak pula menghentikan investasi-investasi strategis para konglomerat Indonesia di luar negeri. Selanjutnya keuntungan besar dinikmati oleh para konglomerat adalah kelemahan dan korupsi lembaga-lembaga peradilan. Dalam serangkaian keuptusan bebas yang mengejutkan di Pengadilan Kepailitan dan Mahkah Agung, tokoh-tokoh bisnis kakap melenggang bebas dari tuntutan kebangkrutan dan tuduhan kriminal.
Dari sudut pandang pemerintah dipaksa untuk mencabut tuntutan-tuntutannya, untuk berkompromi dengan merestrukturisasi utang dan mengizinkan para konglomerat untuk membeli kembali asset-asetnya. Namun keadaan ini menimbulkan tuduhan bahwa pemerintah melakukan kolusi dan dianggap gagal mengambil langkah hokum terhadap kriminal-kriminal dunia usaha.

2.    Reorganisasi Kekuasaan Ekonomi: Membongkar Lembaga-Lembaga Predatoris ‘Penjaga Gerbang’
Kekuasaan oligarki-oligarki bisnis-politik juga melekat di dalam sistem lembaga-lembaga 'penjaga gerbang' strategis. yang paling menonjol di antaranya adalah bank-bank pemerintah dan BLBI, Pertamina, Bulog, Departemen Kehutanan dan perkebunan, serta penyedia listrik negara, PLN (Perusahaan Listrik Negara). Akses terkontrol ini merupakan suatu sistem luas penyaluran kredit, lisensi-lisensi pengeboran dan eksploitasi, hak distribusi minyak dalam industri perminyakan, kontrak-kontrak untuk pasokan dan pembangunan konstruksi, impor dan monopoli distribusi untuk beras dan gula, serta 61 juta hektar konsesi hutan Indonesia.
Ketika kesepakatan-kesepakatan reformasi IMF diberlakukan, lembaga-lembaga ini menjadi sasaran bagi meningkatnya audit dari badan-badan audit pemerintah yang telah direvitalisasi maupun badan-badan internasional swasta. Kredit, lisensi, dan monopoli mengalir secara besar-besaran kepada sekelompok kecil perusahaan inti yang secara politik saling berhubungan, yang didominasi keluarga Soeharto dan rekan-rekan terdekatnya. Sebagian besar kontrak dan lisensi dialokasikan tanpa tender terbuka, upaya mark-up besar-besaran, serta pemasangan harga yang tinggi (overpricing). Ini semua merupakan mekanisme yang umum untuk merampok sumberdaya pemerintah.
Pada tingkat tertentu Negara acapkali juga terlalu lemah untuk menegakkan hokum terhadap para pejabat politisi. Dana besar dan individu-individu yang  berkuasa yang meliputi militer, polisi, pejabat, serta anggota parlemen local melindungi bisnis penebangan liar. Dengan ambruknya Negara sentral yang kuat dan peralihan kekuasaan, kebangkitan predator-predator local dan regional di luar otoritas sentral Negara agaknya semakin menjadi masalah. Parlemen terbukti menjadi arena di mana lawan-lawan reformasi, maupun para pendukungnya mampu untuk memobilisasi kekuasaan. Oposisi terhadap pelucutan kekuasaan lembaga-lembaga penjaga gerbang tidak hanya datang dari kepentingan-kepentingan bisnis swasta yang kuat melainkan juga dari ketakutan kalangan nasionalis akan terlepasnya control kekayaan Indonesia kepada kepentingan-kepentingan asing dan permainan pasar global.

3.    Reorganisasi Kekuasaan Politik
Jatuhnya Soeharto bulan Mei 1998 menandai penutupan suatu babak besar dalam sejarah kontemporer Indonesia. Sistem korporatis yang sekian lama kokoh dan sangat terkontrol itu menjadi tidak dapat dipertahankan lagi ketika sederet kendaraan partai-partai  politik baru serta asosiasi-asosiasi seperti serikat-serikat buruh lndependen bermunculan. Golkar, sebuah pilar pemerintahan Orde Baru, mengalami kekalahan pertamanya bulan Juni 1999 militer, elemen kunci lainnya, diharuskan untuk mundur secara signifikan dari keterlibatan mereka yang terlalu besar dalam masalah-masalah sosial dan politik.
Namun bukannya suatu transisi yang tidak terelakkan menuju bentuk-bentuk demokrasi liberal' pergeseran ini ternyata mengarah pada suatu sistem politik uang yang lebih cair dan terdesentralisasi, di mana kepentingan-kepentingan lama dapat menemukan cara menata kembali diri mereka melalui aliansi-aliansi baru. Bersamaan dengan itu pula parlemen dan partai-partai menjadi lebih penting. Kedudukan baru partai-partaii politik dan parlemen telah membuka ruang publik, hal ini juga secara paradox justru mempertahankan pengisolasian para elit dari tekanan kelas bawah. Dengan demikian kelompok-kelompok sosial yang secara politis termajinalisasi tetap dikesampingkan dari proses menuju kekuasaan.
Desentralisasi kekuasaan juga tercermin dalam bangkitnya elite-elite daerah. Ini tergambar dalam undang-undang baru tentang pemerintahan daerah, yang secara signifikan memperkuat kekuasaan aparat pemerintahan lokal. Dengan demikian, kepentingan-kepentingan oligarkis lokal yang berkembang di dalam sistem patronase Orde Baru bisa jadi akan muncul sebagai suatu kekuatan yang lebih menonjol di dalam persaingan memperebutkan kontrol terhadap negara dan lembaga-lembaganya di tingkat lokal. Persebaran politik dengan cara semacam itu jelas tidak akan mungkin terjadi di bawah rezim Soeharto yang sangat sentalistik.
Sistem yang menekankan pemilu, partai-partai politik dan parlemen, harus dipahami dari sudut pandang para pewaris dari rezim yang telah hancur, yang berjuang untuk menjamin kelangsungan mereka dalam perubahan lingkungan sosial dan politik menyusul kejatuhan Soeharto. Penerapan politik pasca orde baru, yang selalu berusaha untuk dapat mempengaruhi kerangka politik baru,   sistem yang menekankan pemilihan umum, partai-partai politik, dan parlemen, harus dipahami dari sudut pandang para pewaris dari rezim yang telah  hancur, yang berjuang untuk menjamin kelangsungan mereka dalam perubahan lingkungan sosial dan politik yang terjadi menyusul kejatuhan Soeharto. Hal yang utama bagi Habibie adalah rencana penyelenggaraan pemilihan umum nasional bagi calon anggota parlemen bulan Juni 1999, yang kemudian diikuti dengan sidang MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Golkar memiliki suatu kapasitas yang telah terbukti dalam mengalokasikan patronase dan membangun aliansi-aliansi politik, birokratik dan militer. Pentingnya sosok Golkar merupakan salah satu indicator yang menunjukkan bahwa kekuatan-keuatan lama masih memainkan suatu peran besar dalam proses pembentukan rezim baru. Partai-partai politik dan parlemen kini menjadi kendaraan utama menuju kekuasaan dan peluang untuk menemukan aliansi-aliansi baru. Partai-partai politik tersebut antara lain adalah PDIP, PKB, dan PAN. Pemunculan kekuatan politik melalui partai tidak berani muncul secara mandiri, disamping kekuatan mereka masih dipengaruhi oleh nuansa politik orde baru, ketakutan mereka juga terhadap turunnya kekuatan militer, oleh sebab itu mereka lebih memilih berkoalisi. Pemain besar terakhir dalam reorganisasi politik adalah militer. Masalah utama bagi militer adalah bahwa sistem yang didominasi oleh elite-elite partai politik mungkin tidak memerlukannya sebagai 'bodyguad'. Namun militer memiliki kepentingannya sendiri untuk bertindak sebagai kekuatan politik yang memiliki hak tersendiri.

KESIMPULAN
Kasus Indonesia adalah ilustrasi yang nyata dari proses yang memungkinkan moda-moda kekuasaan otoritarian dan predatoris untuk mengakomodasi pendalaman transfomasi kapitalis dan integrasi dalam pasar-pasar modal global. Krisis keuangan Asia telah mencerai-beraikan rezim-rezim politik di Indonesia dan di tempat-tempat lain di kawasan ini, serta merontokkan fakta-fakta dominasi yang menopangnya. Hal ini menyebabkan tidak mungkin lagi bagi oligarki-oligarki politik dan bisnis untuk memerintah dengan cara yang sama. Namun, yang membuat frustrasi IMF, Bank Dunia, dan pengamat-pengamat neoliberal lainnya, perangkulan pasar dan pergeseran kepada bentuk-bentuk kepemerintahan (governance) publik dan privat yang akuntabel dan transparan di segenap penjuru kawasan ini berjalan tersendat-sendat dan hanya ambisi. Telos efisiensi yang tak dapat ditawar-tawar itu tidak muncul untuk mendorong Indonesia menuju suatu kemenangan yang mutlak dari sistem pasar dan demokrasi. Sebaliknya, koalisi-koalisi yang kukuh dan kompleks antara negara dan kekuasaan kelas dominan terbukti telah berhasil dalam mereorganisasi kekuasaan mereka di dalam lembaga-lembaga baru, serta membentuk aliansi-aliansi politik dari berbagai kekuatan itu untuk memasuki sekaligus mendominasi arena politik baru.
Terdapat daya tarik alamiah dari sistem politik otoritarian yang mampu memaksakan stabilitas dan mengesampingkan apa yang disebut koalisi-koalisi distribusional: buruh, lobi-lobi kesejahteraan sosial, dan pencinta lingkungan.  Dengan demikian, mendasarkan diri atas sistem monopolistik agaknya menguntungkan juga. Korupsi tidak selalu menjadi masalah selama ia memiliki struktur yang jelas dan tidak mengancam hak-hak atas kepemilikan. Oleh karena itu, dalam kasus Indonesia, keprihatinan utama kalangan bisnis adalah runtuhnya hukum dan ketertiban serta tercerai-berainya kekuasaan pusat, yang membuat korupsi tidak terprediksi. Kekuatan-kekuatan liberal di Indonesia tidak dapat memohon dukungan dari kalangan bisnis internasional atau kapitalis domestik yang sangat antidemokrasi dan takut kepada pasar terbuka.
Dalam pergulatan untuk membentuk Indonesia baru, Wahid terbukti tidak mampu memobilisasi koalisi reformasi yang kohesif dan efektif, dan pada akhirnya tercampak dari kekuasaan. Megawati tampaknya telah belajar dari pengalaman bahwa kekuasaan di dalam demokrasi tidak saja membutuhkan akomodasi dengan berbagai kepentingan yang kuat, khususnya dengan aparat keamanan dari rezim lama, tetapi juga dengan para pialang dan bandar politik yang kini mengisi parlemen di pusat dan daerah.